Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Kuasa hukum Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Rahardjo menyampaikan keinginan, agar penyidikan kasus dugaan mark-up dana kemah pemuda Islam, yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dapat transparan dan kredibel.
"Kami meminta penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya jangan hanya fokus pada dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) , namun juga pada ukuran kesuksesan acara pelaksanaan kegiatan," kata Trisno dalam keterangan yang diterima Kamis (29/11/2018).
Lanjutnya, PP Muhammadiyah mendukung penuh agar pihak kepolisian melakukan upaya penyidikan lebih komperehensif, dengan memeriksa seluruh dokumen baik yang dikeluarkan oleh Kemenpora, maupun LPJ yang disampaikan oleh ormas kepemudaan lain.
Baca: Panitia Tegaskan Dahnil Anzar Tak Terkait Kasus Kemah Pemuda Islam, Tanda Tangannya Di-Scan
"Hal ini karena anggaran berkenaan dengan kegiatan kemah pemuda Islam berasal dari nomenklatur yang sama agar terciptanya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel," tutur dia.
Sejauh ini, ia mengatakan, laporan kasus kegiatan Kemah Pemuda yang dilaksanakan di Prambanan tanggal 16-17 Desember 2017 lalu itu, dapat dimengerti oleh panitia.
"Untuk itu kami menghormati seluruh proses hukum yeng tengah dilaksanakan oleh penyidik pada Polda Metro Jaya," terangnya berdasarkan surat kuasa khusus No.18/AD-PPM/II/2018 tertanggal, 23 November 2018 itu.(*)