Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018 sebagai upaya mempermudah pemetaan dalam pembangunan berkelanjutan.
Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Beberapa Kepala Daerah juga tampak hadir, termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan.
Kebijakan satu peta tersebut adalah upaya mewujudkan peta tematik sebagai acuan perbaikan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan pedoman dalam perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dengan dokumen rencana tata ruang.
Presiden Jokowi berharap, kebijakan one map policy ini bisa menyelesaikan segera keadaan tumpang tindihnya lahan-lahan bagi perencanaan pembangunan infrastruktur.
"Peluncuran kebijakan satu peta atau one map policy ini diharapkan tumpang tindih lahan yang sebelumnya terjadi, bisa segera diselesaikan," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2018).
Jokowi menyebut, dirinya sadar bahwa negara Indonesia telah alami terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Kesadaran dirinya itu timbul karena keseringannya terjun untuk melihat kondisi lapangan secara langsung.
"Saya semakin tahu semakin sadar bahwa di negara kita terlalu banyak yang namanya tumpang tindih pemanfaatan lahan. Semakin ke lapangan semakin tahu di mana-mana urusannya itu," terangnya.
Baca: Kubu Jokowi: Narasi Kubu Prabowo Tidak Mendidik
Terkait kebijakan Geoportal satu peta ini, Jokowi meminta segera memanfaatkan peta tersebut dalam perencanaan pembangunan berbasis parsial.
Jokowi juga meminta setiap Kepala Daerah untuk mempercepat batas desa dan kelurahan karena masih banyak yang belum dituntaskan.
"Untuk Kepala Daerah saya minta percepatan batas desa dan kelurahan, masih banyak yang belum kita selesaikan. Dan ini agar dikoordinasikan teknis pemetaannya dengan tim badan informasi geospasial," tutur Jokowi.