TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2025 yang telah disepakati antara pemerintah bersama dengan Komisi VIII DPR RI. 

Keputusan ini dinilai bisa meringankan beban calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. 

”Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, Menteri Agama, Kepala BPH, Komisi VIII, BPKH, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk bisa mengatur sedemikian rupa biaya penyelenggaraan ibadah haji seperti yang dharapkan masyarakat,” kata Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, kepada wartawan Senin (6/1/2025).

Kendati besaran BPIH dipastikan turun, namun Gus Jazil berpesan agar layanan jemaah haji tidak semakin buruk. 

Sebaliknya, Wakil Ketua Umum DPP PKB ini berpesan agar kualitas layanan pelaksanaan ibadah haji bisa ditingkatkan dibanding tahun lalu. 

Gus Jazil meminta pemerintah menerapkan standar kompeten kualitas keahlian petugas haji dalam melayani dan melindungi jemaah haji. 

"Pemerintah juga harus memperbaiki pelayanan skema murur dan tanazul jemaah haji lansia dengan memperhatikan syarat dan rukun haji,” ujar Gus Jazil.
Mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga meminta pemerintah meningkatkan layanan kesehatan jemaah haji pada saat pelaksanaan dan pasca Armuzna. 

Selanjutnya, pemerintah perlu memperbaiki sarana transportasi jemaah haji yang ramah lansia dan disabilitas selama di Arab Saudi.

Gus Jazil juga meminta pemerintah menyediakan konsumsi sarapan pagi, makan siang dan malam yang bercita rasa nusantara dan pentingnya perhatian khusus konsumsi makanan yang ramah lansia. 

"Kami meminta pemerintah melayani seluruh jemaah haji bisa melaksanakan ibadah haji sesuai syariat terutama wukuf di Arofah agar memastikan armada safari wukuf mencukupi sesuai kebutuhan," ucapnya.

Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji 2025 untuk jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. 

Jumlah tersebut belum mencapai tahap ideal, mengingat jumlah daftar tunggu jemaah haji yang terus meningkat.

“Karena itu Fraksi PKB akan terus berupaya agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sebesar 20 ribu, sehingga bisa memangkas jumlah antrean jemaah haji,” pungkasnya.

Sebelumnya, panitia kerja (panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag), menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79.

Hal itu diungkapkan Ketua Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, dalam rapat dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, pada Senin (6/1/2025).

"Berdasarkan BPIH pada penyelenggaraan haji 1446 H/ 2025 M sebesar Rp 89.410.258,79," kata Wachid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Ada pun biaya tersebut dibagi menjadi dua komposisi. Yang pertama biaya yang dibebankan langsung ke jemaah (Bipih) sebesar Rp 55.431.750,70 atau sebesar 62 persen dari BPIH.

Yang kedua berasal dari nilai manfaat sebesar Rp 33.978.508,01 atau sebesar 38 persen dari BPIH.