Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempersilakan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk menjawab pertanyaan salah satu anak muda yang menginginkan adanya bioskop di tanah Serambi Makkah.
Awalnya, Jokowi bersama Ibu Negara, Iriana Jokowi mengunjungi satu gerai toko kopi dengan nama Ring Road Coffee, Jumat (14/12/2018) sore.
Baca: Survei Y-Publica : 70,9 Persen Masyarakat Puas Kinerja Pemerintah Jokowi - Jusuf Kalla
Di sini, Jokowi terlihat melihat-lihat seluruh produk kopi dan produk industri kreatif lainnya seperti minyak wangi pret, kain sarung lukis, serta lain-lainnya.
Seusai melihat dan berbelanja, Jokowi mengadakan sebuah dialog kepada anak-anak muda Aceh yang bergerak di industri kreatif di halaman depan Ring Road Coffee.
Dua pertanyaan soal pariwisata dan ajakan anak muda untuk berwiraswata mampu dijawab Jokowi dengan baik.
Namun, saat terdapat keluhan salah satu anak muda yang berprofesi sebagai konten kreator terkait tidak adanya bioskop di Aceh, Jokowi tidak dapat menjawabnya secara gamblang.
Menurut anak muda tersebut, warga Aceh yang ingin menonton film harus terbang ke Medan, seiring belum adanya bioskop di Aceh
"Karena adanya Perda Syariah di Aceh, tidak ada bioskop di sini, kami minta solusinya Pak supaya di Aceh ada bioskop," ujar pemuda tersebut.
Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi menyampaikan hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh.
"Itu urusannya Pak Gubernur karena di sini ada peraturan-peraturan syariah yang harus diikuri. Jadi yang menjawab Pak Gubernur, silahkan Pak," ucap Jokowi.
Saat dilimpahkan pertanyaan tersebut, Plt Gubernur Aceh pun awalnya melempar kembali ke Wali Kota Banda Aceh. Tapi berhubung tidak hadir maka dirinya menjawab secara umum.
Baca: PDIP Targetkan Jokowi-Maruf Menang Telak di Sumatera Utara
"Berhubung Pak Wali Kota tidak ada, tapi saya coba menjawabnya. Jadi bukan tidak boleh dibangun (bioskop), boleh tapi dengan persyaratan yang agak spesifik," ucapnya.
"Mungkin kewenangan gubernye membangun pusat perfilm, bukan gedung bioskop. Kalau bioskop nanti masuk film barat. Jadi tempat riset perfilman seperti Gedung Usmar Ismail," sambungnya.