Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur NTB, Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah dan sejumlah kepala OPD Pemprov NTB menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di NTB dan Sulawesi Tengah.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Rabu (9/1/2019) di Kantor Wakil Presiden RI Jakarta.
Baca: Prakiraan Cuaca BMKG Besok, Jumat 28 Desember 2018: NTB Waspada Hujan Lebat, Bakauheni Cerah Berawan
Dalam laporannya, Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan perlunya fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam membangun rumah warga terdampak bencana. Terutama jenis rumah yang harus dibangun beserta spesifikasinya.
“Perlu menjadi perhatian terkait jenis rumah yang dibangun. Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun," ujar Zulkieflimansyah dalam keterangan pers yang diterima.
Zulkieflimansyah mencontohkan, saat ini banyak masyarakat di NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti misalnya rumah berdinding anyaman bambu (bedek/gedek) yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi menyampaikan sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator.
Menurut Wagub, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.
"Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan," Jelas Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB.
"Mohon jangan ada pencairan 50 persen - 50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali," kata Ummi Rohmi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.
Di antaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimulan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan serta usulan tindak lanjut.
Menurut Puan Maharani, dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 triliun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun.
Mengenai progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan Maharani juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana) sebanyak 3.855 unit, RIKA (Rumah Instan Kayu) sebanyak 7.298 unit dan RIKO (Rumah Instan Konvensional) sebanyak 6.124 unit. Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RISHA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit dan RIKO sebanyak 1.162 unit.
Hingga saat ini, total jumlah rumah tahan gempa yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak gempa NTB sebanyak 3.996 unit.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait untuk segara menambah fasilitator penanganan bencana, sehingga pembangunan Huntap (hunian tetap) di NTB dapat berjalan cepat dan lancar.
Selain itu, Wapres Jusuf Kalla juga meminta sejumlah lembaga seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pembangunan Huntap di NTB.
Baca: Sebanyak 198 Unit Rumah Terbangun Pascagempa NTB
Rapat ini juga dihadiri Gubernur Sulteng beserta jajaran Pemprov Sulteng, yang melaporkan progres pemulihan bencana gempa dan tsunami di Palu - Donggala.
Hadir juga di rapat ini Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro, Kepala BNPB Doni Monardo dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga Negara terkait lainnya.