TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo melalui Direktorat Pengelolaan Media bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyelenggarakan kegiatan Workshop Peliputan Pemilu 2019.
Workshop itu bertema "Masyarakat Pers Mengawal Pemilu yang Demokratis dan Bermartabat" di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (21/2/2019).
Selain wartawan, kegiatan ini juga terbuka untuk mahasiswa dan masyarakat umum yang berisikan sosialisasi cara mengantisipasi berita bohong (hoax) terutama dalam menyambut Pemilu yang dalam waktu dekat akan berlangsung.
Direktur Pengelolaan Media Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Siti Meiningsih menegaskan pemerintah terus berupaya berkampanye antiberita hoax dan mengajak wartawan serta masyarakat menggunakan media sosial secara bijak.
Menurutnya, kendati penggunaan medsos sudah diatur ketat lewat hadirnya UU ITE, namun tindakan persuasif untuk bijak dalam penggunaan media sosial lebih diutamakan oleh pemerintah.
“Mari isi medsos dengan konten-konten positif. Walaupun kita sudah punya UU ITE, tapi kita lebih mengedepankan edukasi penggunaan media sosial,” kata Siti.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Sillalahi juga menghimbau insan pers dan masyarakat untuk sama-sama mengendalikan diri untuk bijak dan tidak menyebarkan berita bohong.
“Hoax terjadi karena kelatahan jari kita. Rasa ingin duluan menyebarkan informasi yang terjadi akhirnya menyebar kemana-mana. Intinya pengendalian diri (jari),” tegasnya.
Dalam kegiatan workshop tersebut peserta diberikan materi soal kode etik jurnalistik dalam peliputan selama proses Pemilu 2019.
Selain itu, peserta akan diberikan pembekalan tentang pengambilan sudut pandang berita dalam hal politik. Di mana suasana politik dan psikologis masyarakat cenderung memanas.
Dengan pembekalan dalam workshop kali ini, diharapkan wartawan yang menjadi peserta dalam menyajikan berita yang menyejukkan bagi masyarakat dan tidak menghadirkan keresahan.
“Media massa sebagai salah satu sumber infomasi masyarakat diharapkan tetap berdiri sendiri atau independen dalam gelaran Pemilu Serentak pada 17 April 2019. Wartawan sebagai ujung tombak dari media massa, agar selalu mengedepankan dan membangun independensi media,” tambah Ketua PWI Yogyakarta Sihono.
Turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini di antaranya Hamdan Kurniawan (Ketua KPU DIY), Mochmmad Afifuddin (Divisi Pengawasan & Sosialisasi Bawaslu), dan Nurjaman Mochtar (Ketua Bidang Pendidikan PWI).
Selain itu, pembicara lain juga hadir Direktur Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siti Meiningsih, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Jimmy Silalahi dan Ketua Bidang Pendidikan PWI, Nurjaman Mochtar. (Reynas A/Tribunnews.com)