Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Imparsial Al Araf menyarankan delapan hal yang harus dilakukan TNI untuk memecahkan masalah kelebihan 500 perwira menengah dan 150 perwira tinggi TNI yang tidak memiliki jabatan struktural.
Ia mengatakan pemerintah dan masyarakat tidak boleh mendorong upaya reorganisasi TNI dengan memperluas wilayah kerja para prajurit TNI ke wilayah sipil.
Namun, menurutnya pemerintah dan masyarakat harus mendorong upaya reorganisasi TNI untuk menghadapi ancaman dalam generasi perang keempat yakni ancaman siber.
Baca: Kekasih Impian, Novel Perdana Selebgram Wardah Maulina
Hal itu diungkapkannya saat diskusi publik bertema Quo Vadis Reformasi, Kembalinya Militer Dalam Urusan Sipil di kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (1/3/2019).
"Tapi mendorong mereka untuk menghadapi kecenderungan dinamika generasi perang kekinian (generasi perang keempat). Maka Indonesia perlu membangun pertahanan siber yang kuat dengan pasukan yang kuat di wilayah itu (siber) untuk melihat kedepan," kata Al Araf.
Terkait hal tersebut, ada delapan hal yang ditawarkan Al Araf untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Pertama, membangun divisi-divisi yang fungsinya untuk tempur atau perang antara lain Kostrad, Kohanudnas, Armada Laut, dan Unit Siber untuk atasi ancaman luar.
Baca: Arsenal Diharapkan Robert Pires Rekrut Gareth Bale dari Real Madrid
Kedua, perwira aktif harus pensiun dini sebelum masuk ke kementerian atau lembaga sipil.
Ketiga, pengurangan struktur yang tidak efektif lagi.
Kelima, memperkuat jabatan fungsional di Sesko TNI untuk jalan keluar sementara dan pembatasan untuk Sesko TNI.
Baca: Sanjungan Fictor Roring Meski Pelita Jaya Gagal Amankan Gim Pertama Play-off IBL Pertamax
Keenam, menerapkan merit sistem atau promosi jabatan berbasis kompetensi.
Ketujuh, kedepannya harus diterapkan sistem zero growth untuk menekan pertumbuhan jumlah anggota TNI.
Kedelapan, kedepannya sistem perekrutan dengan jumlah personel dan jabatan yang dibutuhkan harus dikaji ulang.