Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Lembaga survei Polmark Indonesia merilis hasil survei terbarunya untuk memotret potensi partai politik lolos ambang batas parlemen.
Hasilnya, sembilan partai politik disinyalir lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ditetapkan 4 persen.
"Hasilnya, ada sembilan partai politik yang berpotensi sukses melampaui ambang batas parlemen," kata Eep Saefulloh Fatah, Founder dan CEO Polmark Indonesia pada penyampaian di Forum Pikiran Akal dan Nalar di Surabaya, Selasa (5/3/2019).
Acara roadshow yang digelar atas kerjasama PAN dengan lembaga survei Polmark Indonesia ini diikuti oleh ratusan politisi partai berlambang matahari bersinar ini. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan bersama para pengurus PAN di provinsi Jawa Timur juga hadir.
Berdasarkan survei tersebut, sembilan partai yang dinyatakan lolos parlemen adalah PDI Perjuangan (28,6 persen), Gerindra (14,1 persen), Golkar (13,5 persen), PKB (11,5 persen), dan Demokrat (6,9 persen).
Kemudian, PAN (5,9 persen), NasDem (5,6 persen), PKS (4,6 persen), dan PPP (4,5 persen).
"Seluruh partai merupakan partai yang telah memiliki keterwakilan di parlemen saat ini," katanya.
Ia juga menyoroti PAN yang seringkali disebut sulit lolos PT, ternyata menurut survei pihaknya mengatakan sebaliknya.
"PAN selama ini dinilai akan sulit lolos ambang batas parlemen. Namun, menurut survei kami, PAN masih cenderung aman. Namun, apabila mengingat margin of error, angka ini seharusnya tak membuat kader bersantai," katanya.
Menariknya, tak ada satupun partai yang baru mengikuti pemilu kali ini lolos parliamentary thresold. Bahkan, menurut survei Polmark, beberapa di antaranya hanya mendapat hasil pemilu di bawah 1 persen.
Di antaranya, Perindo (2 persen), PSI (0,6 persen), Berkarya (0,4 persen), dan Garuda (0,1 persen). Sedangkan beberapa partai lama yang juga masih gagal adalah Hanura (1,1 persen), PBB (0,5 persen) , dan PKPI (0,2 persen). Kecuali Hanura, ketujuh partai tersebut juga belum memiliki wakil di parlemen saat ini.
Melihat hal tersebut, Eep menilai bahwa partai baru memiliki tantangan lebih berat dibandingkan partai lama.
"Ini membuktikan bahwa berpartai di negara di sistem negara sebesar Indonesia, tidak sederhana, tidak mudah, dan tidak murah,' katanya dikonfirmasi seusai acara.
"Siapapun yang melakukan itu (mendirikan parpol), harus melakukan dalam rentang waktu yang cukup. Dengan infrastruktur atau jaringan sosial yang juga memadai," katanya.