Baca tanpa iklan
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, maka pemerintah menerbitkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dalam ketentuan ini, diatur tentang SPM Sosial yang terkait dengan layanan disabilitas, yaitu rehabilitasi sosial dalam panti sosial yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas luar panti yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Kewajiban Pemda
Dalam UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, peran pemerintah daerah (pemda) diatur lebih jelas dalam penyelenggaraan layanan terhadap penyandang disabilitas.
Pasal 43 UU No. 8/2016, diatur setidaknya tiga kewajiban pemda. Yakni 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak; (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Kememudian pada ayat (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan pendidikan; c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
Secara umum, dialog yang berlangsung sekitar 90 menit ini, berjalan lancar dan dialogis.