Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini turut bergembira dan bersyukur mendengar kabar Siti Aisyah asal Banten yang dituduh terlibat dalam skandal pembunuhan Kim Jong Nam akhirnya bebas dari semua tuntutan hukum di Malaysia.
Siti Aisyah sebelumnya dituntut hukuman mati atas kasus tewasnya kakak tiri Pimpinan Korea Utara Kim Jong Un.
"Kita semua bersyukur atas kebebasan Siti Aisyah dari semua tuntutan hukum kasus tersebut," kata Jazuli dalam keterangan yang diterima, Kamis (14/3/2019).
Baca: Sambangi Kediaman Prabowo, AHY Disebut Ingin Koordinasi terkait Pilpres
Menurutnya, sejak awal dirinya yakin Sito Aisyah tidak bersalah dan hanya menjadi korban konspirasi semata.
"Itu pula yang saya yakinkan kepada orang tua Siti Aisyah saat mengunjungi tempat tinggalnya di Kampung Rancasumur, Desa Sindangsari Pabuaran Serang Banten," ujar Jazuli.
Sebagai Anggota DPR Dapil Banten Jazuli Juwaini sejak awal konsen terhadap kasus ini dan telah menemui orang tua Siti Aisyah untuk membesarkan hati dan membantu sebagai wakil rakyat sesuai kewenangan dan kemampuan.
"Alhamdulillah jaksa penuntut umum Malaysia menghentikan tuntutan kepada Siti Aisyah sehingga pengadilan Malaysia menghentikan kasusnya dan membebaskannya dari penjara. Ini adalah keputusan yang tepat dan objektif sesuai hukum yang berlaku di Malaysia," ungkap Anggota Komisi I DPR ini.
Baca: Kunjungi Cilegon, Kiai Maruf Amin Dihadiahi Sebilah Golok
Selanjutnya, Ketua Fraksi PKS ini berharap setelah berkumpul dan berbagi kebahagiaan dengan keluarga, Siti Aisyah dapat melanjutkan kehidupan dan mencari nafkah di negara sendiri dekat dengan keluarga.
"Kita doakan bersama Siti Aisyah segera pulih dari trauma proses hukum yang panjang dan segera mendapatkan pekerjaan yang layak di negara sendiri sehingga tidak perlu lagi menjadi TKW," ungkap Jazuli.
Baca: Setelah Insiden 4 Wisawatan Tewas Tersapu Banjir, Pemkab Magelang Tutup Sementara River Tubing
Terakhir, Anggota DPR Dapil Banten ini berharap dan mendesak Pemerintah untuk terus meningkatkan upaya perlindungan warga negara dan/atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
"Kita semua berharap seluruh TKI mendapat perlindungan yang optimal dari negara bahkan tidak ada lagi TKI yang bermasalah dengan hukum di luar negeri," ujarnya.