Baca tanpa iklan
"SPBE adalah suatu keharusan, bukan pilihan," tegas Syafruddin.
Menteri Syafruddin menambahkan, hasil evaluasi SPBE Nasional ini menjadi momentum sebagai wahana sosialisasi sekaligus penyamaan frekuensi pandangan seluruh pimpinan kementerian, lembaga, daerah dan Polri.
"Hari ini, di sini, akan menjadi momentum penting transformasi pemerintahan yang berbasis elektronik,” jelasnya.
Sejumlah pimpinan instansi peraih penghargaan SPBE menyambut baik kebijakan nasional ini.
Terlebih mereka sudah merasakan dampak positif penerapan SPBE di instansi yang dipimpinnya.
Kepala BAPETEN Hendriyanto yang ditemui di sela-sela acara tersebut mengatakan, penerapan SPBE di instansinya tak dapat ditunda-tunda.
"Kami memiliki sepuluh ribu jenis layanan, sementara sumber daya kami terbatas. Karena itu kami telah menerapkan SPBE, khususnya dalam domain pelayanan sejak tahun 2014," ujarnya.
Dikatakan, aplikasi terus dikembangkan secara berangsur dan hingga kini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta stakeholder.
Hal senada dikatakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ia merasakan manfaatnya yang sangat besar dengan penerapan SPBE di Pemprov Jawa Tengah, antara lain penghematan anggaran hingga Rp 2,1 triliun.
"Saya akan mendorong seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk secepatnya menerapkan SPBE terpadu," katanya.
Secara terpisah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengamini perintah Wapres bahwa SPBE bukan pilihan, tapi keharusan Banyuwangi yang telah menerapkan seluruh domain tiga SPBE yang diperintahkan, benar-benar merasakan buahnya.
"Kami sudah paperless, setiap kampung juga sudah terintegrasi dengan internet. Sedangkan dalam domain pelayanan, SPBE kami terapkan di mal pelayanan publik," tuturnya.
Berikut merupakan instansi pemerintah yang mendapat penghargaan:
Kementerian
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian PUPR