Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pernyataan calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto terkait anggaran Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam debat capres Pemilu 2019, Sabtu (30/32019) malam, menuai beragam komentar.
Dalam debat, Prabowo memberikan tanggaan soal masalah pengadaan Alutsista TNI dan Alat Material Khusus (Almatsus).
Prabowo menyinggung minimnya anggaran persenjataan negara sebagai bahan untuk melindungi kekayaan negara.
Namun hal tersebut dibantah oleh politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin.
"Ada kesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa sistem pertahanan kita mengarah kepada sistem pertahanan ofensif aktif. Padahal sesungguhnya strategi pertahanan kita adalah defensif aktif sesuai dengan undang-undang pertahanan dan UUD 1945," ucap pria yang akrab disapa Kang TB itu melalui siaran pers, Minggu (31/3/2019).
Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sudah sesuai dengan undang-undang, dalam sistem defensif aktif maka setiap jengkal wilayah NKRI harus bisa dikontrol dengan sistem senjata modern antara lain melakukan pengawasan dengan radar.
"Radar harus menjadi CCTV-nya NKRI. Radar kemudian dihubungkan dengan satuan-satuan pemukul yang bergerak setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan besarnya ancaman," ujarnya.
Menurut mantan pimpinan Komisi I DPR RI itu, Pak Jokowi sudah sesuai dengan tracknya bahwa setiap pengadaan alutsista wajib melibatkan industri strategis dalam negeri dan melakukan alih teknologi secara berjenjang sampai dengan mampu membuat alutsista secara mandiri.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang tentang Industri Pertahanan No. 16 Tahun 2012.
Hasanuddin yang merupakan juga mantan perwira TNI dengan pangkat Mayor Jenderal ini menilai anggaran alutsista yang dikucurkan pemerintahan Presiden Jokowi sudah cukup memadai bahkan terus mengalami kenaikan.
Baca: Kata BPN soal Komitmen Prabowo-Sandiaga Menjaga dan Merawat Pancasila
"Bayangkan saja tahun 2001 anggaran alutsista hanya Rp. 25 Triliun, namun sekarang naik 4 kali lipat lebih menjadi Rp. 107 Triliun," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.
Saat ini, kata Hasanuddin, Indonesia menempati urutan ke 15 dalam jajaran peringkat militer terkuat sedunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, dan Prancis, yang menempati urutan pertama hingga kelima.
"Ini merupakan salah satu bukti TNI kita disegani oleh negara lain di dunia," tuturnya.