Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan menginvestigasi keterlambatan logistik Pemilu 2019 untuk Provinsi Papua.
KPU akan mencari tahu penyebab keterlambatan logistik di Papua.
"Kami juga akan membuat investigasi soal apa yang terjadi di kota Jayapura. Ini di Kota Jayapura kan, di dua distrik," kata Ilham Saputra kepada wartawan, Rabu (17/4/2019).
Dia akan mencari tahu mengapa terjadi keterlambatan logistik di Papua.
"Kami harus memeriksa kesalahannya di mana. Apakah penyelenggaranya yang salah? Nah, kami akan terus investigas kenapa ini terlambat," ujar Ilham Saputra.
Ilham Saputra menegaskan Papua merupakan daerah pertama yang dilakukan pengiriman logistik.
"Sebenarnya Papua termasuk daerah yang pertama kali kita drop logistik," tuturnya.
Dia menambahkan pihaknya akan menindaklanjuti temuan yang disampaikan. Pihaknya juga bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
"Jadi pokoknya laporan-laporan di daerah akan segera kita tindak lanjuti. Dan bagaimana kemudian Bawaslu melihat kasus ini," tambahnya.
Arti Hujjatul Islam, Gelar yang Diberikan kepada Imam Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah Ulama Besar Islam
Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 2 Unit 1 My Favorite Food Halaman 59 - 60
Bawaslu akan melakukan investigasi masalah pendistribusian logistik Pemilu 2019 di Kota Jayapura, Papua, yang membuat pelaksanaan pencoblosan di Distrik Abepura dan Jayapura Selatan ditunda menjadi 18 April 2019.
Menurut Komisioner Bawaslu Papua Ronald Manoah investigasi akan segera dilakukan oleh tim dari Bawaslu Kota Jayapura.
"Indikasi ini sudah tercium beberapa hari dan bisa terlihat dengan gagalnya pelaksanaaan pencoblosan hari ini. Kami akan lakukan investigasi. Dan kami akan telusuri hingga ke akar-akarnya," ujar Ronald Manoah, di Kantor KPU Kota Jayapura, Rabu (17/4/2019).
Ia menegaskan kegagalan pendistribusian logistik pemilu di Kota Jayapura sangat fatal dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara.
Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Kota Jayapura, Rinto Pakpahan menyebut masalah yang terjadi di Kota Jayapura adalah Kejadian Luar Biasa (KLB).
"Kalau mau bilang ini KLB. Kenapa, karena baru kali ini terjadi. Terjadinya di Kota Jayapura lagi. Kalau di wilayah pegunungan Papua yang akses transportasinya susah, bisa dimaklumi," kata dia.