Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi senior PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengungkapkan ada praktik "calo" di penghitungan rekapitulasi C1 di kecamatan hari ini.
Effendi Simbolon menceritakan, "calo" yang dimaksud dari unsur PPK ataupun petugas penghitungan dengan jumlah uang yang mencapai ratusan ribu.
Baca: Ingin Bentuk TPF Pemilu, BPN Prabowo-Sandiaga Sebut Bawaslu Macan Kertas
Tugasnya, kata Effendi Simbolon, memindahkan suara baik untuk internal satu partai, maupun partai lain dari beberapa caleg.
"Ada. Sangat ada. Main saja coba ke kecamatan. Calonya di sana semua. Mereka lagi mindahin suara," ungkapnya di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (27/4/2019)
Effendi Simbolon menjabarkan cara mereka bekerja.
Baca: Pengakuan Cut Tari tentang Video Ariel NOAH Viral 9 Tahun Lalu, Ini Perasaan Mantan Suami Cut Tari
Gaduh Sejak Awal
Calo akan menambahkan atau mengurangkan huruf "X" di dalam kolom jumlah suara di form C1.
Itu pun tergantung pesanan dari caleg yang bersangkutan.
Bisa saja, lanjut Effendi Simbolon, caleg yang menjual suaranya dan atau memindahkan suara, sudah bekerjasama dengan calo yang dimaksud.
"Suara saya sempat hilang juga itu. Dia kan kalau sudah ditambah X-nya itu artinya nol. Artinya nambahnya puluhan atau ratusan kan? Kurangnya juga segitu. Untung saya pergoki kemarin itu," katanya.
"Lucunya, kalau mereka kepergok langsung bilang "Sorry Pak" gitu saja," tuturnya.
Kenapa kecurangan diduga terjadi saat penghitungan di tingkat kecamatan?
Effendi Simbolon menjawab, karena di TPS sudah tidak mungkin.
Pasalnya, terlalu banyak orang yang menyaksikan.
Sementara di kecamatan, orang yang mengawasi semakin sedikit.
"Nah, tinggal tunggu saksinya tidur atau kelewatan. Enggak peduli siang atau malam. Calo ini kerjanya lihat situasi. Kalau ada aturan yang boleh pukuli di tempat, sudah saya pukuli itu," ucap Effendi Simbolon.
Baca: KPU: Tidak Ada Kecurangan Terstruktur
Intinya, kata Effendi Simbolon, penghitungan suara kali ini, tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Pengawasan dari masyarakat dan saksi dari partai harus tetap bersiaga agar mengurangi potensi kecurangan.