Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pemindahan ibukota negara republik Indonesia dari Jakarta ke luar pulau Jawa.
Pemindahan tersebut dinilai akan mendorong tata kelola negara lebih cepat dan bersih.
Di sisi lain, pertumbuhan bisnis juga akan lebih cepat.
"Kebijakan Presiden Joko Widodo memindahkan ibukota adalah rencana yang genuine dan strategis," kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq dalam pernyataannya, Selasa(30/4/2019).
Dia mengatakan banyak negara yang melakukan pemisahan antara ibu kota negara dan pusat bisnis.
Contohnya, ibukota Amerika Serikat yaitu Washington DC dan kota bisnis di New York.
Baca: Susi Pudjiastuti Pastikan Kapal Ikan Vietnam Langgar Batas Perairan Indonesia
Begitu pula India, ibu kota di New Delhi, kota bisnisnya di Mumbai.
Kebijakan ini dinilai sangat layak diberikan dukungan mengingat Jakarta terlalu padat.
"Pemisahan ini akan menciptakan iklim bisnis sehat, jauh dari kongkalikong, jauh dari budaya suap dan jauh dari persekongkolan. Tata kelola negara yang lebih cepat mengarah kepada clear government dan good governance," ujar Sekjen Partai Perindo tersebut.
Di ibu kota yang baru lanjut Rofiq semua aparat pemerintah dapat bekerja dengan tenang dan nyaman.
"Dulu, Bung Karno dan Pak Harto juga pernah mewacanakan perpindahan ibukota. Dalam pemikirannya sama, yaitu ingin menciptakan birokrasi yang sehat dan iklim usaha yang bersih," kata Rofiq.
Kini, lanjutnya hal ini sudah sampai pada taraf kebutuhan bagi bangsa.
Baca: Wanita ini Dipenjara karena Dianggap Terlalu Kejam, Siksa Anjing Hingga Mati Gagal Jantung
"Agar kemajuan yang diinginkan dapat tercapai dalam waktu yang cepat. Lima tahun adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi memutuskan dalam rapat terbatas ibukota negara dipindahkan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Pertimbangannya, penduduk di Pulau Jawa sangat padat.
Baca: Jusuf Kalla: Ibu Kota Baru Diprediksi Ada di Luar Sumatera
Jumlah penduduk di Pulau Jawa saat ini sudah mencapai 57% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Sementara itu, di Sumatera 21%, Kalimantan 6%, Sulawesi 7%, Papua dan Maluku 3%.
Selain itu, kemacetan di Pulau Jawa cukup kronis, baik di Jakarta maupun wilayah Pantura.
Selanjutnya, persoalan banjir dan kekeringan juga terus menjadi ancaman. (Willy Widianto)