Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) bisa dinilai mengkhianati perjuangan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bila isu Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan melobi Presiden Jokowi untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR dan MPR terbukti.
Demikian disampaikan Kepala Divisi Advokasi dan Bidang Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, kepada Tribunnews.com, Selasa (30/4/2019).
"PAN bisa kita sebut mengkhianati perjuangan yang sedang dilakukan oleh BPN. Tapi itu kalau betul," ujar Ferdinand Hutahaean yang juga anggota BPN Prabowo-Sandi kepada Tribunnews.com.
Baca: Tahu Mantan Anak Buahnya Dicopot Anies, Ini Reaksi Ahok
Meskipun memang dia akui, hal tersebut merupakan hak politik dari PAN.
Namun, menueurtnya kurang elok, jika Zulkifli Hasan melakukan lobi-lobi jabatan demikian.
Apalagi di sela pertarungan pemilu belum selesai.
"Ini kan masih proses perhitungan. Kan belum selesai," jelasnya.
Baca: Jokowi Bakal Konsultasi dengan DPR Hingga Tokoh Masyarakat Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota
Bila itu benar, imbuh dia, maka sangat disayangkan sikap PAN yang seakan sudah mengakui kemenangan Jokowi-Maruf Amin di sela proses perhitungan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 masih berlangsung.
"Kalau sudah melakukan lobi-lobi ke Jokowi, berarti PAN sudah mengakui bahwa Jokowi sebagai pemenang pemilu presiden," katanya.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan komunikasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca: Seluruh Postingan di Akun Resmi Gojek Menghilang, #InstagramGOJEK Jadi Trending Topic di Twitter
Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan tengah mencairkan komunikasi antara PAN dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.
Komunikasi juga demi menyelamatkan institusi PAN dalam konteks politik.
Komunikasi itu, dilakukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Jokowi.
Menurut informasi yang diterima Karding, dalam pertemuan itu, Zulkifli meminta kepada Jokowi agar PAN dapat mengisi posisi di pimpinan DPR atau MPR.
Baca: Iran Tegaskan Tak Gentar Oleh Ancaman Sanksi Ekspor Minyak yang Diberlakukan AS