Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan kabar mengenai adanya oknum personil TNI AD yang memiliki data C1 yang disampaikan kepada mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli adalah sebuah berita bohong.
Sebelumnya Rizal Ramli melalui cuitannya di media sosial Twitter mengakui didatangi seorang ibu dan bapak yang tidak dikenalnya.
Berikat cuitan Rizal Ramli dalam akun twitternya;
"Barusan belanja buah di supermaket. Didatangi ibu-ibu dan bapak yang saya tidak kenal. Ibu2 katakan, 'Pak Ramli harus bicara lebih keras, ini sudah ndak benar! Kemudian datang seorang Letkol AD, 'Pak ini sudah kebangetan, laporan2 Babinsa PS sudah menang. Bahkan di komplex Paspamres!'"
Andika Perkasa mengatakan institusi TNI terutama TNI AD sudah membentuk tim untuk menelusuri kabar tersebut untuk menemukan siapa oknum TNI AD berpangkat Letnan Kolonel yang disebutkan Rizal Ramli.
“Ini sudah berjalan tim untuk menelusuri siapa penyebar berita bohong kepada tokoh bangsa tersebut, kami akan telusuri tanpa menunggu laporan dan jika terbukti, oknum TNI AD tersebut akan segera kami beri sanksi,” ungkap Andika Perkasa dalam konferensi pers di Mabes TNI AD, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Andika mengaku ingin fokus menyelesaikan masalah tersebut karena merasa institusi yang dipimpinnya dirugikan atas kabar tersebut.
Ia pun menegaskan bahwa TNI AD sama sekali tidak memiliki data hasil Pemilu seperti kabar yang dihembuskan tersebut.
“Kami akan menyelesaikan masalah langkah demi langkah yaitu dengan menelusuri kabar seorang oknum Letkol yang memiliki data C-1, karena informasi itu jelas-jelas merugikan saya dan institusi ini, membuat seakan-akan TNI AD tidak netral,” tegasnya.
“Karena tugas pokok kami adalah pengamanan di luar TPS dan tidak turut campur urusan di dalam TPS, tugas kami secara netral yaitu menginginkan tak adanya konflik selama pelaksanaan Pemilu di mana pun berada,” katanya.
Inkonstitusional
Andika Perkasa belum mau berandai-andai jika memang terjadi tindakan inkonstitusional oleh satu pihak terkait hasil Pemilu 2019.
Namun Andika menegaskan bahwa TNI AD serius dan ‘all out’ dalam menjamin keamanan selama terkait dengan hasil Pemilu 2019.
“Terkait inkonstitusional, kami tak mau masuk terlalu jauh, tapi kami serius dan ‘all out’ dalam amankan Pemilu, jangan sampai ada konsekuensi di luar tindakan mereka. Kami, aparat keamanan tegas, yang tidak bisa diajak negosiasi pasti ada tindakan hukum kepada mereka,” ucapnya.