Baca tanpa iklan
"Andai ada kecurangan mereka mestinya pakai jalur itu yang ditempuh," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, isu pengerahan people power berhembus menjelang penetapan final hasil perolehan suara Pemilu 2019 oleh KPU.
Isu yang digagas oleh simpatisan capres-cawapres nomor urut 02 tersebut untuk memprotes hasil perolehan suara (real count) oleh KPU.
Umat Katolik Blora Sepakat
Berbagai elemen tokoh agama di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sepakat menjaga perdamaian dan persatuan umat usai Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Karena itu mereka menolak adanya isu gerakan People Power dan menghimbau umat Blora tidak perlu mengikuti gerakan–gerakan yang tidak jelas arah tujuannya.
"Saya selaku pemuka agama Katolik merasakan di Kabupaten Blora aman dan nyaman.
Karena itu kami minta kepada rakyat dan umat untuk tetap jaga persatuan dan kesatuan.
Tidak perlu mengikuti gerakan People Power yang tidak bermanfaat bagi kepentingan umum.
Kami semua sepakat untuk mengembangkan rasa kebaikan dan kedamaian kasih Tuhan untuk seluruh umat.” kata Agustinus Eko Wiyono, Rommo kepala paroki Gereja St. Pius Blora, Senin (14/5).
Dia mengatakan perhelatan Pemilu Legislatif dan Preseden/Wakil Presiden sudah selesai.
Masyarakat sudah menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai hati nurani.
Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik harus memahami dan menerima hasil Pemilu itu sendiri.
“Pemilu sudah selesai, masyarakat dan umat kami di Blora sudah menerima hasilnya.
Kami sudah minta, menghimbau umat dan masyarakat setiap acara kegiatan keagamaan untuk menerima hasil Pemilu 2019.
Tidak perlu terpengaruh dengan ajakan untuk bergabung yang namanya people power karena gerakan itu merugikan.
Kita tunggu penetapan resmi KPU pada tanggal 22 Mei mendatang.” ujarnya.
Dia kembali menegaskan mendukung KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredible dan professional.
Selain itu juga mendukung upaya TNI-Polri dalam menjaga keamanan dari mulai tahapan Pemilu sampai akhir berjalan aman damai dan kondusif.
“Mari bersama-sama menjaga kita kondusifitas di wilayah Kabupaten Blora khususnya dan negara Indonesia pada umumnya.
Kami telah sepakat menolak seruan people power.
Serta menghimbau umat dan masyarakat untuk terus kawal kesatuan dan persatuan serta menghormati hasil keputusan KPU,” pungkas Rommo Eko.
Tokoh agama KH Zainal Arifin, pengasuh pondok pesantren Fathul Huda, Desa Sidorejo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang juga dikenal sebagai Rois Am Syariah NU Demak menolak hoak dan segala ajakan people power untuk penggulingan pemerintahan yang sah.
"Kita masyarakat di sini sungguh sangat menolak bermacam politik untuk menggulingkan pemerintah. Jadi kita tolak mentah-mentah saja,"ujarnya ditemui di Ponpes Fathul Huda, Selasa (14/5/2019). Menurut Guz Zen sapaan akrabnya, pemerintahan yang sah tidak bisa digoyang hanya karena pihak yang tak sejalan kalah dalam pemilu. Selengkapnya :