News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

KPK Diminta Segera Investigasi Penggunaan Anggaran Dinkes Manggarai

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Boni Hargens, akademisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginvestigasi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.

Hal itu disampaikannya menyusul adanya kasus kelangkaan obat untuk racun ular di RSUD Ben Mboi Ruteng, milik Pemkab Manggarai.

Baca: Si Doel The Movie 2 hingga Singel 2, Berikut ini Deretan Film Bioskop Indonesia Saat Lebaran 2019

Direktur RSUD itu mengakui hingga kini belum ada stok obat di daerahnya, termasuk di Dinas Kesehatan dan di seluruh Puskesmas, yang membuat pasien harus mencari sendiri obat di Rumah Sakit Swasta di Labuan Bajo, yang jaraknya sekitar 5 jam perjalanan darat dari Ruteng.

Boni menyatakan, hal ini merupakan bukti ketidakbecusan pihak Dinas Kesehatan di kabupaten yang dipimpin Bupati Kamelus Deno itu dalam menjalankan mandat melayani rakyat.

“Saya minta Pemda Manggarai segera mengevaluasi total layanan kesehatannya,” kata Boni kepada wartawan, Selasa (4/6/2019).

Ia pun menyatakan, penggunaaan anggaran di Dinas Kesehatan perlu diinvestigasi, mengingat keluhan terhadap pelayanan kesehatan di Manggarai sudah sering disampaikan masyarakat.

“KPK perlu segera menginvestigasi pemakaian anggaran kesehatan di Manggarai,” jelas Boni.

“Saya sudah tidak sabar dengan ketidakbecusan banyak Pemda di NTT, terutama di Manggarai, setelah mendapat banyak laporan dari masyarakat selama ini,” tambahnya.

Boni menegaskan, layanan kesehatan adalah salah satu sektor paling fundamental untuk mengukur kehadiran/ketidakhadiran negara dalam melayani masyarakat.

“Pemerintahan Jokowi mempunyai komitmen moral dan politik yang kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dalam rangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi tanpa dukungan pemerintah lokal, hal itu mustahil terwujud,” tegasnya.

Pada Selasa (4/6/2019), Boni sempat mengungkap di media sosial Facebook kekecewaannya terkait pelayanan di RSUD Ben Mboi Ruteng, di mana salah satu keluarganya yang digigit ular berbiasa dan berobat ke rumah sakit itu diminta oleh pihak rumah sakit untuk mencari sendiri obat ke rumah sakit swasta di Labuan Bajo.

Dalam unggahannya, ia mengatakan, “kalau tersengat ular, segera ke Labuan Bajo sebelum celaka karena trombosit yang makin menurun akibat racun ular.”

Direktur RSUD Ven Mboi, dr Elisabet Adur mengakui adanya kasus seperti yang diungkapkan Boni.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini