Baca tanpa iklan
Tanggapan BPN
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN), Andre Rosiade, meminta elite Partai Demokrat tidak membuat gaduh dengan melontarkan pernyataan terkait koalisi parpol pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 secara terbuka ke publik.
Hal itu ia katakan menanggapi usul Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik agar Prabowo segera membubarkan koalisi parpol pendukung.
"Berkoalisi itu kalau punya masukan silakan disampaikan di dalam (secara internal), bukan bikin gaduh. Di situ saling memberikan masukan, tapi di internal bukan merongrong atau bikin gaduh terus," ujar Andre saat dihubungi, Minggu (9/6/2019).
Andre mempersilakan Partai Demokrat menentukan sikap jika ingin keluar dari koalisi parpol pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga.
Namun, apabila ingin bertahan di dalam koalisi, maka ia meminta Partai Demokrat tidak melontarkan pernyataan yang membuat gaduh dan menjaga etika berkoalisi.
"Kalau ingin bertahan, ya tolong etika koalisi itu dijaga, jangan bikin gaduh terus," kata Andre.
Andre menegaskan bahwa koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga akan masih terus berjalan, sebab proses Pilpres 2019 belum selesai.
Ia mengatakan, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tengah fokus terhadap permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan BPN ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita fokus gugat di MK jangan bikin gaduh. kalau mau keluar silakan, kalau memang kebelet menjadi menteri setelah reshuffle Juni-Juli ini ya monggo silakan," ucapnya.
Respons TKN
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Verry Surya Hendrawan menilai, usulan pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan capres-cawapres pada Pemilu Presiden 2019 tidak relevan dan mengada-ada.
Baca: Demokrat Usul Pembubaran Koalisi, TKN: Era SBY-Boediono, Malah Ada Setgab Koalisi Parpol Pendukung
Usul tersebut dilontarkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Rachland memandang bahwa mempertahankan koalisi pendukung kedua pasangan calon akan membuat polarisasi di masyarakat sulit diantisipasi.
"Pernyataan bahwa KIK ( Koalisi Indonesia Kerja) harus pula dibubarkan karena, sesuai statemen Wasekjen Partai Demokrat, mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat adalah sangat tidak relevan dan mengada-ada," ujar Verry melalui keterangan tertulisnya, Minggu (9/6/2019).