Baca tanpa iklan
Bila akhirnya keputusannya Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan bergabung ke koalisi pemerintah, maka dia berpesan, agar tetap kritis di parlemen.
Sehingga masih ada checks and balances system (sistem pengawasan dan keseimbangan) terjadi di negeri ini oleh wakil rakyat.
PKS Tolak Tawaran Jokowi Untuk Bergabung
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi ajakan baik Presiden Joko Widodo bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menegaskan partai yang dipimpin Sohibul Iman itu akan tetap berada di luar pemeritahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Terlepas dari ajakan baik Pak Jokowi, keberadaan koalisi penyeimbang malah sehat bagi demokrasi. PKS insya Allah akan istiqomah bersama Koalisi Adil Makmur," ujar Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini kepada Tribunnews.com, Kamis (13/6/2019).
Menurut Mardani Ali Sera, negeri ini butuh peran oposisi yang lebih optimal untuk memberikan kritis konstruktif kepada pemerintahan.
"Apa yang benar dan bermanfaat dari Pemerintah harus didukung. Tapi apa yang tidak benar dan membawa mudharat bagi publik harus dicegah," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Tanggapan Parpol Koalisi
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai Jokowi menunjukkan sikap negarawan ketika membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.
Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.
"Jokowi menunjukkan sikap negarawan bahwa bangsa ini adalah bangsa besar, maka beliau tidak ingin hanya dikelola oleh beberapa pihak saja. Tetapi juga oleh semua pihak, walaupun dalam kompetisi pilpres lalu, berbeda. Tentu kita harus apresiasi ini," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin kepada Tribunnews.com, Kamis (13/6/2019).
Merajut kebersamaan membangun bangsa ini, menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin ini adalah spirit bersama yang hendak dibangun melalui tawaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Kini tawaran Jokowi, imbuh dia, diserahkan kepada masing-masing partai politik yang ada di kubu 02 saat di Pilpres 2019 lalu.
Adalah Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjadi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Apakah tawaran Jokowi untuk bergabung ke koalisi pendukung pemertintah diterima atau tidak, kata dia, itu ada di tangan parpol oposisi.
"Apakah Gerindra, atau Demokrat, atau PAN dan PKS itu akan bergabung, itu tergantung mereka masing-masing untuk menilai bagaimana bentuk kerjasamanya," papar anggota DPR RI ini.
Meskipun akhirnya semua keputusan tetap berada di tangan Jokowi untuk menilai dan menerima bergabungnya partai oposisi ke koalisi pemerintah.
Karena pasti, imbuh dia, bergabung dan kerjasama dalam koalisi pemerintah akan diikat oleh perjanjian bersama partai-partai di dalamnya.
Jokowi Buka Pintu Jika Parpol Oposisi Ingin Gabung
Presiden Joko Widodo membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.
Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.
Sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan Jakarta Post, Rabu (11/6/2019) kemarin, Jokowi mengaku, membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara.
“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” ujar Jokowi saat ditanya spesifik mengenai kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah.
“Sangat tidak mungkin bagi kami untuk membangun negara sebesar Indonesia sendirian. Kami membutuhkan kerja bersama,” lanjut dia.
Posisi Gerindra di DPR periode 2019-2024 relatif kuat. Pada Pileg 2019, Gerindra menempati urutan ketiga parpol yang memperoleh suara terbanyak dengan 17.594.839 suara atau 12,57 persen.
Meski demikian, Jokowi menegaskan, prinsip yang akan dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat sekaligus kontrol yang baik dalam menjalankan pemerintahan.
“Semangat kita tetap musyawarah untuk mufakat. Bagaimanapun, sebuah negara demokrasi besar tetap membutuhkan kontrol, baik dari internal maupun dari eksternal,” ujar Presiden.
Lebih akrab dengan Gerindra Masih dikutip dari Jakarta Post, elite tiga parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, PKB dan PPP juga telah berbincang mengenai kemungkinan mengundang Gerindra bergabung ke koalisi.