Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar meminta kepada institusi TNI segera meluruskan 3 persen prajuritnya yang diduga terpapar paham radikalisme.
"Saya rasa tugas dari TNI adalah meluruskan mereka," kata Agum Gumelar usai menghadiri acara Halal Bihalal dengan Purnawirawan TNI di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).
Agum meyakini, dengan cara-cara persuasif, TNI akan mampu mengembalikan paham para prajutitnya untuk kembali ke sapta marga dan sumpah prajurit.
"Tinggal kita bagaimana buka komunikasi untuk segera yang bengkok-bengkok ini kita luruskan secara persuasif. Saya yakin jika kita kembali ke jiwa sapta marga dan sumpah prajurit, yang bengkok tadi akan lurus kembali," ucap Agum.
Agum mengungkapkan kemungkinan terpaparnya paham radikal sejumlah anggota TNI dikarenakan saat ini pemerintah sedang bertekad untuk menghapuskan paham radikal di Indonesia.
Baca: Deddy Corbuzier Laksanakan Salat Magrib di Kediaman KH Maruf Amin
Baca: Sebut MK Bisa Langsung Putuskan Hasil Sidang Pilpres, Mahfud MD: Enggak Ada yang Bisa Dibuktikan
Baca: KPK Segera Sita Aset Bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim Terkait Kasus BLBI
Baca: Jaringan Pujasera UMKM dengan Lokasi Terbanyak, GO-FOOD Festival Masuk Rekor MURI
Lalu, sejumlah pihak menekanan agar TNI bersikap netral dan tidak boleh berpihak.
Namun, kata Agum, hal itu disalah artikan oleh sejumlah anggota TNI.
"TNI harus netral, tak boleh memihak, katanya begitu. Saya bilang, itu keliru besar. Kalau NKRI dan Pancasila menghadapi ancaman, kita semua tak bisa bersikap netral, kita semua harus membela NKRI. Membela Pancasila. Tak bisa netral. Itu ancaman buat negara," ucap Agum.
Penjelasan Menhan
Kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai didapati terpapar paham radikalisme.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu lalu mengaku prihatin terhadap dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam.
Data Kementerian Pertahanan (Kemhan), sebanyak sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila.
"Kurang lebih 3 persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme," ujar Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu dalam sambutan pada acara halalbihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2019).
"Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila. Pancasila itu kan perekat negara kesatuan ini. Rusaknya Pancasila, rusaknya persatuan kita. Hilangnya Pancasila, berarti hilangnga negara ini," kata Ryamizard.