Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Ketua Achmad Guntur menunda sidang praperadilan dengan pemohon Kivlan Zen hingga dua minggu ke depan, yakni 22 Juli mendatang.
Menanggapi hal itu, kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, mengatakan kliennya belum mendapat keadilan dan telah didzolimi.
Baca: Hadiri Sidang Praperadilan, Kedua Mata Istri Kivlan Zen Berkaca-kaca
"Ternyata pak Kivlan belum mendapatkan keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya untuk waktu persidangan. Jadi mari kita berdoa, kita berduka cita untuk hari ini dimana penundaan 2 minggu itu sudah luar biasa pendzoliman terhadap pak Kivlan," ujar Tonin, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).
Ia meminta awak media untuk bertanya kepada hakim sendiri terkait alasan tak mau mempercepat sidang praperadilan bagi kliennya.
Namun, dirinya merasa hakim terlalu banyak alasan dengan menyebut banyak pekerjaan.
Bila perlu, Tonin meminta agar Mahkamah Agung menambah hakim di PN Jaksel.
"Ya memang kalau tunda ya satu minggu dimana-mana. Kalau memang disini overload ya minta sama Mahkamah Agung tambah hakim, kan gitu. Itu konsekuensi sumpah hakim, sama kayak pengacara, ada 10 klien ya dilayani, jangan alasan banyak kerjaan. No, udah lah, nggak bener itu," ucapnya.
Untuk tanggal 22 Juli sendiri, pihaknya keberatan lantaran tanggal 27 Juli merupakan batas penahanan terhadap kliennya.
Sehingga pihak kepolisian pun tentu akan melimpahkan berkas perkara Kivlan ke Kejaksaan sebelum tanggal tersebut.
Tonin pun menyebut pihaknya tak akan menghadiri sidang praperadilan tanggal 22 Juni, karena tak ada gunanya.
"Tanggal 22 nggak ada guna, mau ngapain, 7 hari (setelahnya sudah tanggal) 29, pak Kivlan (pasti) sudah P21. (Akan datang?) Ah nggak usah, ngapain kami datang, ongkos kesini mahal, macet lagi," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, sidang praperadilan dengan tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen, harus ditunda hingga Senin tanggal 22 Juli 2019.
Hakim Ketua Achmad Guntur mengatakan sidang harus ditunda lantaran termohon dalam kasus ini, yakni Polda Metro Jaya, tidak hadir dalam persidangan.