Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai setiap anggota DPR dan DPD memiliki hak untuk mengisi semua jabatan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui jalur konstitusi.
Meskipun dalam praktiknya, selama ini masih dalam kewenangan fraksi masing-masing partai politik.
Namun, kata Margarito, secara konstitusional aetiap anggota DPR dan DPD berhak menempati posisi apapun di MPR.
Baca: Kasus Ikan Asin Fairuz Masuk Media Internasional, Penulis Beri Pesan Penting utnuk Galih Ginanjar
Baca: Update Jadwal Laga dan Jam Tayang Indonesia Open 2019 di Trans7, Babak Final Mulai Pukul 14.00 WIB
Baca: Jelang Lawan Persija, Robert Alberts Kaitkan Rapuhnya Pertahanan Persib dan Kondisi Fabiano Beltrame
Hal itu dikatakannya dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk 'Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR?', di Media Center Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).
"Pada intinya, semua organ yang ada di MPR itu bisa dipangku atau dipimpin oleh semua anggota DPR maupun DPD. Karena sesuai dengan UUD kita, yang namanya MPR itu anggotanya adalah gabungan dari DPD dan DPR," jelasnya.
Ia mengatakan berdasarkan pengalaman sebelumnya, anggota yang mengisi kursi pimpinan tidak harus partai politik pemenang pemilu.
Baca: KPK Belum Terima Laporan Tim Gabungan Bentukan Polri Terkait Kasus Penyerangan Novel Baswedan
Tapi, partai politik yang kalah pun kata Margarito bisa menguasai kursi pimpinan baik di DPR ataupun di MPR.
"Tahun 2014 apa yang terjadi pada waktu itu kita sama-sama tahu, semua diborong kelompok yang kalah dan itu hebatnya sosok Setya Novanto. Tapi untuk tahun ini saya melihat pertama tidak ada lagi sosok seperti Setya Novanto. Kedua, kalau dilihat komposisi sekarang relatif tidak memungkinkan untuk itu. Terlebih lagi komposisi yang di luar kekuasaan hanya tinggal Gerindra dan PKS," katanya.
Cukup 5
Anggota Fraksi PDIP di MPR RI, Hendrawan Supratikno mengatakan jumlah pimpinan MPR ke depan sesuai dengan UU MD3 kembali menjadi 5 orang.
Sebelumnya ada usulan bahwa pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang sehingga bisa mengakomodir pihak oposisi.
"Kembali ke pertanyaan, 10 tidak perlu, tegas buat kita," ujar Hendrawan dalam diskusi di Kompleks Parlemen, senayan, Jakart, senin, (8/7/2019).
Ia mengatakan bahwa anggaran negara harus dikelola seefisien mungkin.
Sehingga menurutnya pimpinan MPR cukup 5 saja dengan kompisisi 1 ketua dan 4 wakil ketua.
Baca: Motif Ucapan ‘Ikan Asin’ Terungkap, Pihak Fairuz A Rafiq Harap Galih Ginanjar Ditahan
Baca: Pemotor Menangis Diamankan Polisi Karena Kedapatan Bawa Ganja
Baca: Kabar Bagus dari Saddil Ramdani pada Laga Terbaru di Malaysia
"Itu sebabnya kemarin semua anggaran dipotong 50-60%, Jadi berat dan kita perlu lebih efisien. Jadi cukup 5 saja," katanya.
Mengenai siapa yang mengisi pimpinan MPR menurut Hendrawan akan ditentukan dengan sistem paket.
Ada wacana agar paket pimpinan bersifat cair, tidak berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden.
"Mari kita buat paket, Demokrasi bisa dimasukan ini misalnya, kalau ada figur bagus pasti dialamar, kita hitung, inilah ilmu Politik, sebagai seni berhitung. nah paket ini dipersaingkan, Zaman pak Zulhas kita kita voting sampai pukul 3.20 pagi, saya ingat betul itu, siapa yang menang ini akan menjadi pimpinan kita bersama," pungkasnya.
Lintas koalisi
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan lobi antara Partai Politik untuk membentuk paket calon pimpinan MPR sudah berjalan.
Komunikasi Partai Politik bukan hanya dalam koalisi saja, melainkan lintas koalisi.
Untuk diketahui pemilihan pimpinan MPR dilakukan menggunakan sistem paket bukan proporsional atau berdasarkan raihan kursi terbanyak di Pileg 2019.
Baca: Ketua DPR: Pelayanan Pajak Harus Lebih Cepat dan Mudah
Baca: Pengamat: Masyarakat Pastinya Ingin Ada Oposisi Bagi Pemerintah Jokowi-Maruf
Baca: Komnas Perempuan Berharap Banyak Kepada Jokowi Berikan Amensti Untuk Baiq Nuril
"Nah ini yang harus kita lihat, ada pemikiran kalau di MPR itu sudah lintas, tidak lagi tersekat 01 atau 02 dan komunikasi itu sudah dimulai," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Tidak menutup kemungkinan paket pimpinan MPR yang terbentuk nanti merupakan campuran antara partai pemerintah dengan partai koalisi.
Misalnya menurut Hedrawan ada fraksi partai yang sekarang di koalisi pemerintah bergabung dengan paket pimpinan MPR yang dimotori Gerindra.
Ataupun sebaliknya ada partai yang sebelumnya berada di koalisi oposisi kemudian bergabung dengan paket pimpinan yang dimotori PDIP.
Baca: 78 Persen Kepala Daerah Berpotensi Maju Lagi di Pilkada Serentak 2020
Baca: Klaim Museum Puisi sebagai Rumahnya, Barbie Kumalasari Ngaku Itu Milik Orang Tua Angkatnya
"Misalnya PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, terus satu DPD, misalnya PPP ditinggal misalnya, karena yang paling kecil 19 kursi kan. terus kemudian disambut pihak gerindra, PKS, Pan Demokrat," tuturnya.
Alasan pembentukan paket pimpinan lintas koalisi, karena menurut Hendrawan di MPR lebih guyub.
Di MPR tidak ada sekat partai pemerintah atau opisi. PDIP Perjuangan sendiri menurut Hendrawan sedang berhitung agar paket pimpinan MPR dapat menang.
"Komunikasinya sudah cukup jauh, tapi ini kan tidak perlu saya jelaskan. komunikasi kan tidak ada salahnya," katanya.
Kata Cak Imin
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan, Partai koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin solid hingga saat ini.
Sehingga, kata Cak Imin, posisi pimpinan MPR RI sudah tertutup untuk partai-partai oposisi.
"Kayaknya untuk peluang pimpinan MPR sudah tertutup karena koalisi solid," kata Cak Imin usai bertemu Wakil Presiden terpilih Maruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).
Baca: Pansel Diminta Cermati Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK di Sektor Sumber Daya Alam
Baca: Misteri Nenek di Kulon Progo yang Ditemukan Tewas dalam Sumur Tua Sedalam 15 Meter
Baca: PK Ditolak MA, Beredar Surat Pendek Baiq Nuril ke Presiden Jokowi, Ini Isinya
Menurut Cak Imin, partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin, sudah mengantongi nama, siapa yang akan menempati posisi ketua MPR RI itu.
"Jadi siapa Ketua MPR? itu proses," ucapnya.
Ia pun berharap, agar dirinya terpilih sebagai ketua MPR RI. Keinginan tersebut disampaikan juga setelah menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden terpiliha Maruf Amin.
"Ya kita minta doa restunya (red-Maruf Amin) agar sukses dalam lobi-lobi pimpinan MPR nanti," jelasnya.