Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rekonsiliasi bukan berarti meniadakan oposisi. Bila Kubu Joko Widodo dengab kubu Prabowo telah menjalin rekonsliasi maka oposisi harus tetap ada.
"Kalau saya setelah rekonsiliasi, itu (oposisi) engga boleh hilang," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (9/7/2019).
Menurut Fahri meski ada rekonsiliasi ke dua kubu harus tetap mempertegas posisinya. Partai koalisi pemerintah memperkuat koalisi dalam mendukung program pemerintah.
Sebaliknya kubu oposisi juga mempertegas posisinya dalam memamntau dan mengkoreksi kerja pemerintah,
"Kalau saya sebenernya lebih ingin masing-masing punya kesungguhan membangun posisinya misal oposisi bangunlah posisi sebagai oposisi secara baik. matengkan koalisinya apa pikirannya apa perspektif yang akan dipakai untuk menghadapi pemerintahan yang akan datang," katanya.
Baca: Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Tertunda karena Ada Kriminalisasi?
Apabila tidak ada oposisi, maka jalannya pemerintahan hanya dengan satu pemikiran saja. Akibatnya, jalannya pemerintahan akan rentan dengan penyimpangan.
"Karena jangan pemerintah jalan dengan satu pikiran. harus dichalange terus kalau engga dichallenge, engga baik-baik pemerintahannya. Kalau kita permisif membiarkan pemerintah, lama-lama pemerintah melakukan tindakan menyimpang. itu cara kita melihat demokrasi kita," pungkasnya.