TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini terjadi perseteruan antara Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah dan Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) Yasonna Laoly.
Perseteruan antara Arief Rachadiono Wismansyah dan Yasonna Laoly bermula dari aksi saling sindir.
Konflik antara Arief dan Yasonna ini berawal dari pidato Menkumham pada Selasa (9/7/2019) saat meresmikan gedung Poltekip dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di Kota Tangerang.
Yasonna menyebut Pemerintah Kota Tangerang menghambat penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).
Baca: Menkumham Vs Wali Kota Tangerang: Arief Wismansyah Ngaku Tak Ambil Pusing
Baca: Mendagri Menilai Sikap Wali Kota Tangerang Kurang Elok saat Berseteru dengan Kemenhumkam
Arief merespons pernyataan itu dengan menghentikan pelayanan masyarakat di kawasan lahan Kemenkumham yang ada di Tangerang.
Lalu, siapakah Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah?
Pria kelahiran Tangerang, 23 April 1977, ini menjabat sebagai Wali Kota Tangerang dua periode berturut-turut sejak 2013.
Karier politik Arief menanjak sejak ia digandeng Wahidin Halim menjadi wakil wali kota di Pilkada Tangerang pada 2008. Ia naik menjadi Plt Wali Kota Tangerang 2013 selama 2 bulan karena Wahidin Halim diberhentikan secara hormat.
Setelah itu pada 2013, Arief diusung Partai Demokrat untuk maju sebagai calon wali kota dalam Pilkada Tangerang 2013 bersama dengan Sachrudin. Saat itu, Arief harus melawan empat pasang kandidat lain.
Baca: Sosok Arief, Wali Kota Tangerang yang Berani Melawan Menteri Hukum dan HAM
Baca: Masalah Aset Kemenkumham, Wali Kota Tangerang Kirim Surat ke Mendagri hingga Presiden
Arief dinyatakan menang dengan mengantongi sekitar 340.000 suara atau 48,01 persen.
Pada 2018, Arief bersama Sachrudin mengajukan diri kembali. Kali ini, pasangan petahana tak memiliki lawan.
Maka dari itu, pada Pilkada 2018 Arief-Sachrudin "hanya" melawan kotak kosong.
Ia pun menang melawan kotak kosong dengan perolehan suara sebesar 609.428 suara atau 84,7 persen dari total suara sah pilkada tersebut.
Saat pencalonan Pilkada 2018, ia didukung hampir seluruh parpol yang ada, yakni Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, Nasdem, PSI, dan Perindo.
Baca: Berseteru, Wali Kota Tangerang Menduga Informasi Pak Menteri Kurang Valid Soal Aset Kemenkumham