Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang berharap pimpinan MPR periode mendatang dipilih secara musyawarah.
Menurutnya musyawarah mufakat merupakan inti atau landasan dari lembaga MPR.
"Rakyat mau bagaimana? Musyawarah mufakat. Itu adalah pokok utama kita dalam menyelesaikan masalah," kata Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (18/7/2019).
Namun, menurutnya tidak menutup kemungkinan bila pimpinan MPR nanti dipilih melalui voting apabila musyawarah mufakat tidak menemukan titik temu.
Saat ini menurut dia, MPR sedang menyusun tata tertib baru yang akan digunakan MPR periode mendatang.
Baca: Editan Foto Kelewat Cantik Jadi Dalil Gugatan, Evi Apita Maya: Harga Diri Saya Sudah Terinjak-injak
Baca: Berdamai dengan Kemenkumham, Kemendagri Tidak Akan Sanksi Wali Kota Tangerang
Baca: Rekap Hasil Lengkap Indonesia Open 2019, 5 Wakil Indonesia Melaju ke Perempatfinal
Baca: Politikus PDIP Berharap Seleksi Pimpinan KPK Dilakukan DPR Periode Sekarang, Ini Alasannya
MPR juga membentuk panitia adhoc amandemen UUD1945 yang akan direkomendasikan kepada MPR periode mendatang.
"MPR sedang membentuk tatib baru. Mudah-mudahan bisa diselesaikan MPR. MPR sekarang tengah menyelesaikan bagaimana merumuskan tatib yang bisa dipakai untuk MPR yang akan datang," katanya.
Terkait pimpinan MPR periode mendatang Oesman Sapta Odang enggan berkomentar.
Termasuk apakah paket Pimpinan MPR nanti berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu atau melebur antara patai koalisi pemerintah dengan oposisi.
Menanggapi pertanyaan tersebut Oesman Sapta Odang hanya tersenyum.
Untuk diketahui pemilihan Calon Ketua MPR akan menggunakan sistem paket dan ditentukan melalui Rapat Paripurna MPR.
Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.
Paket pertama yakni calon pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR dari partai opoisi.
Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.