Baca tanpa iklan
Berarti ada peluang dan akan memperjuangkan itu?
Saya katakan tidak ada larangan bagi PDI Perjuangan untuk memperjuangkan meraih Kursi Ketua MPR tetapi kami menghormati pendapat dan aspirasi fraksi-fraksi partai politik lain agar terjadi kompromi-kompromi politik untuk memberikan kesempatan pada partai partai lain untuk menjadi Ketua MPR.
Akan tetapi karena komposisi pimpinan MPR itu adalah pemilihan bukan penetapan tapi dipilih oleh anggota MPR, kami akan melihat dahulu dinamika politiknya saat pemilihan pimpinan MPR itu seperti apa artinya segala kemungkinan masih mungkin terjadi.
Tetapi yang terpenting bagi PDI Perjuangan adalah siapapun Ketua MPR-nya kita akan meminta komitmen poitik untuk menjalankan agenda-agenda penting yang saya katakan menjadi agenda prioritas MPR periode 2019-2024.
Yang pertama adalah melaksanakan agenda amandemen terbatas UUD 1945 khusus pasal yang mengatur eksistensi dan kedudukan MPR RI yang intinya agar MPR diberikan kembali wewenang untuk menetapkan GBHN atau pembangunan nasional semesta berencana.
Agenda penting yang kedua adalah menjadikan MPR mitra kerja dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka melaksanakan tugas sosialisasi dan pembinaan idelogi Pancasila kepada segenap rakyat Indonesia.
Karena seperti yang kita ketahui MPR sejak tahun 2012 sudah melaksanakan tentang sosialsiasi Pancasila yang kita kemas dalam program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
Jadi dua agenda itu menjadi semangat pembentukan paket pimpinan MPR?
Iya itu akan menjadi proposal untuk disepakati paket pimpinan MPR itu. jadi kami ingin ikut bersama-sama di pimpinan MPR apakah menjadi Ketua MPR atau Wakil Ketua MPR itu kita lihat nantinya tapi yang ingin kita gunakan sebagai kesepakatan bersama siapapun wakil dan ketua MPR yang lain dua agenda ini harus menjadi dua konsensus menjadi kesepakatan bersama dan tentu ada agenda-agenda yang lain tapi dua agenda prioritas ini adalah proposal dari PDI Perjuangan.
Jadi kami ingin memimpin MPR itu bukan sekadar merebut jabatan pimpinan MPR apakah Ketua atau Wakil Ketua tapi kami ingin menjalankan agenda-agenda penting yang menjadi kebutuhan negara dan bangsa Indonesia.
Apa sudah ada komunikasi dengan partai lain agar nanti tetap mengawal rekomendasi tadi?
Seharusnya, dua agenda itu tak jadi permasalahan, karena fraksi yang ada di MPR sekarang adalah fraksi yang nanti jadi fraksi di MPR pada periode berikutnya, kan hampir semua fraksi masuk lagi di MPR.
Nah seharusnya kesepakatan tersebut tidak berubah. Tapi untuk menegakkan kembali. Kita akan sampaikan PDIP mengusung dua agenda strategis itu untuk MPR periode 2019-2024.
Yaitu pertama Amandemen terbatas yakni menghadirkan kembali GBHN oleh MPR dan menjadikan MPR sebagai mitra strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam mensosialisasikan dan membangun ideologi bangsa.