Baca tanpa iklan
Tapi sudah ada komunikasi dengan partai lain?
Beberapa Pimpinan partai politik lain sudah kami komunikasikan. Tinggal kita lihat nanti dinamikanya. Dalam beberapa minggu kedepan lah pasti sudah akan ada lobi intensif yang mengerucutkan paket pimpinan MPR.
Karena MPR ini lembaga majelis lembaga permusyawaratan maka idealnya pimpinan MPR-nya dipilih secara musyawarah mufakat. Bukan dengan voting. Karena itu adalah tradisi bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan.
Apakah PDIP membuka peluang membuat paket pimpinan lintas koalisi?
Ya untuk mencerminkan MPR itu adalah lembaga negara yang menjadi simbol persatuan Indonesia maka kita harapkan unsur pimpinan MPR juga mewakili semua spektrum. Dalam hal ini adalah spektrum partai politik yang pada saat pilpres kemarin berada dalam dua kubu.
Kubu Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan kubu Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM). Jadi Harapanya unsur pimpinan MPR mewakili dari koalisi Indonesia Kerja dan dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.
Sehingga MPR itu sebagai simbol dari kekuatan politik dan daerah jadi representasi dari politik dan daerah. Artinya, ada unsur pimpinan MPR yang mewakili Indonesia kerja ada unsur pimpinan MPR dari Indonesia adil makmur, dan juga DPD RI.
Mengenai siapa yang bakal mewakili, dari unsur KIK dan KIAM ya kita lihat nanti komposisinya bagaimana. Paling tidak menurut saya harus ada wakil pimpinan MPR dari unsur koalisi Indonesia Adil Makmur.
Artinya, PDIP itu membuka komunikasi dengan Koalisi Adil Makmur?
Komunikasi politik untuk kebaikan bangsa kenapa tidak. Tapi keputusan politik kan tergantung ketua umum-ketua umum partai politik. Tugas kami kan hanya menyajikan menu. Ya kepada partai politik mengenai konstalasi lapangan berserta dinamika yang menyertainya.
Di koalisi Jokowi-Ma'ruf kan ada 5 partai nah sedangkan PKB dan Golkar itu ingin aklamasi. Artinya dari kabinet pilpres. Nah ini PDIP ini menginginkan lintas koalisi. Kalau ada 5 ini siapa yang harus dikorbankan, apalagi kan harus ada 1 dari DPD?
Ya kan nanti ada proses musyawarah mufakat. Ya tentu tidak partai koalisi Indonesia Kerja menjadi pimpinan MPR. Karena jumlah ada 5 itu pun harus ada unsur DPD RI.
Berarti kan tinggal 4 kursi pimpinan MPR dari parpol. Tentu dari 4 itu kalau 1 kita berikan ke Koalisi Adil Makmur.
Maka 3 lain harus dimusyawarahkan di antara partai-partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin. Jadi tentu jalannya adalah jalan musyawarah kita harapkan saat pemilihan ketua MPR itu bisa melakukan musyawarah mufakat.
Berarti PDIP akan membuka jalur itu?