Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons usul Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik tidak mengusung calon kepala daerah yang pernah tersangkut kasus korupsi.
Menurut KPU gagasan tersebut terganjal karena tak didukung hukum positif.
Karena itu, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid menyarankan ada pihak yang mendesak para pembuat Undang-Undang dalam hal ini pemerintah dan DPR untuk merombak aturan yang tercantum pada Undang-Undang Pilkada.
"Agar usulan KPK ini tidak layu sebelum berkembang, maka gagasan ini perlu didesakkan kepada para pembuat Undang-Undang (pemerintah dan DPR) agar masuk dalam persyaratan calon yang diatur UU Pilkada," kata Pramono Ubaid saat dikonfirmasi, Senin (29/7/2019).
Baca: Soal FPI, Menhan: Jika Tak Taat Pancasila, Silakan Pergi
Baca: 7 Kedai Sate di Surabaya yang Tidak Boleh Terlewatkan, Cobain Sate Klopo Ondomohen
Baca: Cerita Petrus Ola Asal Kupang yang Mengaku Ditipu Rp 500 Juta oleh Pablo Benua
Namun, bila proses pembahasan revisi UU Pilkada tersebut dianggap terlalu panjang, ada satu cara yang bisa mempersingkatnya.
Yakni DPR bisa memberi persetujuan ketika KPU mengusulkan larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah yang dituang dalam Peraturan KPU (PKPU).
"Jika proses ini terlalu panjang, maka pemerintah dan DPR memberi persetujuan nanti ketika KPU mengusulkan aturan ini dimasukkan dalam PKPU tentang pencalonan kepala daerah dalam Pilkada," jelas Pramono.
Pernyataan KPK
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyesalkan kembali terjadinya suap yang melibatkan kepala daerah terkait dengan jual beli jabatan.
KPK baru saja menetapkan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, sebagai tersangka kasus suap.
Baca: Update Bupati Kudus M Tamzil Ditangkap KPK, Merasa Dijebak hingga Tebar Senyuman
Basaria Panjaitan menegaskan agar kasus jual beli jabatan ini tidak boleh terjadi lagi karena merusak tatanan pemerintahan.
"Ini juga tidak sejalan dengan rencana pemerintah untuk pengembangan SDM yang professional sebagai salah satu tujuan dari reformasi birokrasi yang tengah dilakukan. Reformasi birokrasi juga menjadi salah satu fokus dari Program Stranas PK yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," ujar Basaria Panjaitan kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/7/2019).
Muhammad Tamzil sebelumnya pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan saran dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus saat menjadi Bupati Kudus pada periode pertama (2003-2008).