Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi, terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Dalam suratnya, Andre Rosiade mempertanyakan sumber pembiayaan untuk memindahkan ibu kota.
"Terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan."
"Di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru," kata Andre Rosiade melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2019).
Baca: Aurellia, Paskibra Calon Pembawa Baki Bendera 17 Agustus Meninggal Tiba-tiba, Mendagri Kirim Bunga
Menurutnya, memakai dana APBN tidak akan cukup untuk menanggung semua biaya pemindahan ibu kota yang ditaksir menyentuh angka Rp 466 triliun.
Penerimaan pajak yang kecil dan kebutuhan belanja negara yang besar, disinyalir menjadi faktor pemindahan ibu kota sulit terwujud.
"Jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi."
"Jika diasumsikan, utang naik Rp 466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38.7 persen," ulasnya.
Andre Rosiade menyebut Jokowi kemungkinan menugaskan BUMN karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN.
Proyek pemindahan ibu kota, menurutnya, bukan proyek komersil, karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik.
Dia memandang ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar.
"Opsi selanjutnya, Bapak Presiden bisa tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta, namun tidak masuk akal."
"Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa? Kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru?" Tanya Andre Rosiade.
Berikut ini isi lengkap surat terbuka Andre Rosiade untuk Presiden Jokowi.
Surat Terbuka Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dari Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade untuk Presiden Jokowi
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...
Bapak Presiden Joko Widodo, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun serta dalam lindungan Allah SWT.
Salam hormat,
Terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan.
Di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru.
Bapak Presiden Jokowi, dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru, yang menelan biaya sekitar Rp 466 triliun.
Karena, kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan.
Jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi.
Jika diasumsikan utang naik Rp 466 triliun, maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38.7%.
Opsi kedua yang bisa dilakukan Bapak Presiden melalui penugasan BUMN karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN.
Sedangkan proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersil, karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik.
Di sini ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar.
Opsi selanjutanya, Bapak Presiden bisa tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta, namun tidak masuk akal.
Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa? Kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru?
Bapak Presiden Jokowi, kondisi ekonomi negara kita sedang melemah di mana pengangguran meningkat, daya beli masyarakat turun, dan ancaman PHK di depan mata karena kondisi ekonomi yang sulit ini.
Jika rencana ini terus dipaksakan, maka pilihannya sangat mungkin pemerintah Bapak bisa meminta pinjaman ke China.
Melihat opsi yang akan diambil dari contoh di atas, berutang ke China sangat mungkin dilakukan.
Bapak Presiden, di sinilah jerat utang atau debt trap bisa rugikan ekonomi Indonesia.
Konsekuensi pinjaman China adalah tenaga kerja harus dari mereka, bahan baku seperti semen dari China.
Baja juga dari China, hingga mesin untuk pembangunan ibu kota baru akan didominasi oleh perusahaan China.
Di mana pekerja lokal hanya bisa gigit jari melihat serbuan TKA.
Bapak Presiden, apakah kita rela melihat hal tersebut?
Ini sudah terjadi di kasus gagal bayar utang Sri lanka, Nigeria, dan negara Afrika lainnya karena jerat utang dari China.
Dan kasihan anak cucu kita serta generasi mendatang yang akan menanggung membayar utang .
Bapak Presiden, lebih dari itu secara pertahanan nasional, bukan tidak mungkin ada kepentingan militer yang disusupkan sembari membangun ibu kota baru.
Bapak Presiden, sekiranya surat terbuka dari saya ini bisa menjadi masukan untuk Bapak bisa melihat nasib anak cucu generasi bangsa kita jauh ke depan.
Banyak PR di negara kita, anggaran kementerian kita dipangkas karena uang negara tidak ada, apakah kita akan menambah utang dari China?
Lebih baik memikirkan nasib anak bangsa kita baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan terciptanya lapangan pekerjaan yang jauh lebih penting dan dibutuhkan rakyat.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam hormat
Andre Rosiade Rosiade
Politisi Partai Gerindra
Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 Dapil Sumatera Barat I