Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti respons Presiden Joko Widodo yang sempat emosi saat mendatangi kantor pusat PT PLN (persero) menyusul insiden listrik padam di separuh Pulau Jawa.
Menurutnya, Jokowi tak boleh heran atau bahkan sampai meluapkan emosinya kepada PLN atas kejadian tersebut.
"Ya kan enggak boleh heran dong, harus dipanggil, ini kan kalau penyelenggaranya heran gimana rakyat, saya kira harus seperti sebutkan tadi harus ada yang bertanggung jawab," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Ia menambahkan, sebagai pimpinan eksekutif, Presiden Jokowi harus bertindak sebagai eksekutor.
Fadli menyebut seharusnya Jokowi memikirkan solusi ketimbang hanya menyampaikan emosi atau kekecewannya terhadap PLN.
"Yang harusnya kecewa itu rakyat, jika presiden masa presiden kecewa enggak boleh, presiden itu eksekutor, rakyat kecewa terhadap PLN. Kalau presiden itu memberhentikan direksi PLN, mengangkat yang baru, itu. (Kecewa) Itu bukan statement presiden, itu statement rakyat kalau kecewa itu," pungkas Fadli.
Baca: Inilah Penjelasan Lengkap PLN yang Buat Jokowi Marah dan Langsung Pergi hingga Kata Istana
Sebelumnya, Presiden Jokowi tampak marah dan kurang puas dengan penjelasan Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani mengenai peristiwa listrik mati di sejumlah wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Banten.
"Pejelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya bapak ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun," kata Jokowi merespon penjelasan sebelumnya dari Sripeni di Kantor Pusat PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Baca: Lontarkan 'Orang Pintar' saat Marah ke PLN, Ahli Sebut Jokowi Tunjukkan Ciri Khas, Maknanya Dalam
Orang nomor satu di Indonesia itu mempertanyakan PLN yang tidak menghitung kalau terjadi kejadian gangguan listrik sehingga berdampak pada pemadaman di sejumlah wilayah.
Menurut Jokowi ketika listrik mati tiba-tiba berarti tak ada perhitungan yang dilakukan PLN untuk antisipasi.