OTT KPK atas kader PDIP, Nyoman Dharmanta, Anggota DPR RI saat menjelang pembukaan kongres PDIP harus diapresiasi karena KPK telah melakukan penindakan korupsi langsung pada bagian hulu dari kejahatan korupsi.
KPK melakukan OTT terhadap Kader PDIP, Nyoman Dharmanta--yang menduduki jabatan strategis terlebih-lebih menjelang kongres PDIP berlangsung--mengingatkan publik akan sukses OTT KPK pada Kongres PDIP 5 tahun lalu dimana KPK berhasil meng-OTT Kader PDIP yang adalah anggota DPR RI di arena kongres PDIP pada 2014 yang lalu.
Ini sungguh memalukan dan menjadi stigma buruk, terutama buat PDIP karena dua kali berturut-turut kader PDIP menyalahgunakan kedudukan dan fungsinya untuk memperkaya diri dengan cara mendagangkan pengaruhnya untuk menerima suap.
OTT KPK dua kali secara berturut-turut terhadap kader PDIP saat pembukaan kongres, membuktikan bahwa menjelang kongres PDIP sejumlah kader memanfaat momentum Kongres, mendagangkan pengaruhnya untuk dan atas nama Kongres PDIP demi memperkaya diri dengan cara menerima gratifikasi.
Nyoman Dharmanta adalah salah satu kader PDIP yang masuk kualifikasi kader benalu karena menjadikan PDIP semata-mata lahan untuk mencari makan atas nama PDIP.
Oleh karena itu Kongres PDIP kali ini harus menjadi momentum untuk melahirkan komitmen memperkuat posisi KPK memberantas dan mencegah korupsi.
Pakta integritas yang dibuat partai PDIP terhadap kader-kader partai sudah tidak mempan dan tidak berhasil melahirkan kader yamg betul-betul menjalankan fungsi representasi rakyat demi membela rakyat.
PDIP telah mengumumkan bahwa biaya kongres PDIP menghabiskan ratusan miliar rupiah hanya untuk mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
Sementara dalam waktu yang bersamaan terjadi OTT KPK terhadap kader PDIP, Nyoman Dharmanta, Anggota DPR RI Fraksi PDIP dengan barang bukti miliaran rupiah.
Apakah uang ini untuk membayai kongres PDIP sebagai kontribusi kader Partai di DPR RI untuk mensukseskan kongres.
Peristiwa OTT KPK terhadap kader PDIP menjelang Kongres PDIP dibuka, bisa mendelegitimasi segala keputusan Kongres PDIP.
Karena itu DPP PDIP harus mengklarifikasi seluruh sumber keuangan ratusan miliar untuk biaya Kongres PDIP agar publik tidak mengkaitkan barang bukti OTT KPK dengan biaya kongres PDIP.
Penulis:
Petrus Selestinus
Koordinator TPDI