Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan, pengumuman sikap politik Demokrat masih menunggu momentum ulang tahun partai pada 9 September mendatang.
Hal itu disampaikan Anggota DPR ini saat ditemui usai diskusi di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Senin (12/8/2019).
"Nanti akan diputuskan tentunya akan muncul pada saat ulang tahun Partai Demokrat tanggal 9 September nanti," ujar dia.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih mencoba memetakan arah politik partai dan belum mau memutuskan terlalu cepat.
"Yang artinya saat ini kami belum memutuskan apapun kita masih membaca petanya kami melihat dimana Demokrat yang pas, atau posisi dimana yang pas," kata Dede.
Meski demikian, Dede menuturkan, tidak menutup kemungkinkan sikap politik Demokrat kembali seperti periode Jokowi pertama, yakni tidak berada di oposisi maupun koalisi, meski di tahun 2019 ini Partai Demokrat berada di pihak koalisi.
"Partai Demokrat itu selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan diatas segalanya jadi karena itu itulah dari dulu kami menjadi penyeimbang nah apakah kita nanti berbicara berada dimana Demokrat. Kami percaya kalaupun kemarin (2014) juga kami tidak ada di dalam tidak ada di luar juga. Kita berada pada posisi penyeimbang," jelas dia.
Sindir Mega
Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menyindir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta langsung kepada Presiden terpilih Joko Widodo soal jatah menteri, secara terbuka.
"Dalam 10 tahun itu (era SBY), tidak ada partai koalisi secara terbuka meminta menteri, apalagi saat kongres menyampaikam langsung ke presiden terpilih," ujar Imelda di Jakarta, Sabtu (10/8/2019).
Imelda juga menyindir beberapa ketua umum partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang kerap melontarkan jatah menteri yang diharapkan pada pemerintahan ke depan secara terbuka, melalui media massa.
"Pada saat pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di pemerintahan, tidak ada satupun partai politik yang meminta-minta menteri secara terbuka. Itu tidak pernah dilakukan oleh partai koalisi," papar Imelda.
Baca: Kongres V PDIP Resmi Ditutup, Prananda Prabowo Ungkapan Terima Kasih untuk Media Massa
Menurut Imelda, dalam penentuan menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih dan saat era SBY dibentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) dalam menentukan nama menteri.
"Tapi tetap keputusan diserahkan kepada Presiden terpilih, dibahasa secara tertutup tapi terbuka saat fit and propert test," kata Imelda.