Tanggapan Tokoh Soal Mobil Baru Menteri Jokowi, Fadli Zon Setuju, Roy Suryo dan PKS Beri Solusi
TRIBUNNEWS.COM - Menteri di kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 sebentar lagi akan mendapatkan mobil dinas baru.
Satu model yang diisukan akan menjadi mobil para menteri adalah Toyota Crown Hybrid.
Beberapa tokoh publik memberi komentar atas sikap pemerintahan Jokowi yang berencana melakukan pengadaan mobil dinas baru.
Wakil Ketua Umum Demokrat, Roy Suryo seperti diberitakan sebelumnya mengatakan, pembelian mobil baru tersebut dinilai kurang tepat sebab masa jabatan menteri tidak lama.
"Kalau menurut saya wacana pembelian mobil menteri atau saya dengar sudah lelang sejumlah ratusan miliar ini kurang tepat."
"Kurang tepat kenapa? Menteri itu jabatan publik yang tidak lama masa jabatannya," kata Roy Suryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (22/8/2019).
Menurut Roy, semasa dirinya menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mobil yang ia pakai adalah mobil menteri sebelumnya.
Lebih lanjut, ia penyarankan pemerintah untuk menggunakan jasa rental untuk para menteri yang baru tersebut.
Selain karena murah dalam biaya perawatan naumn juga akan lebih efisien.
"Jadi saran saya selagi di tengah kondisi resesi ekonomi ini, lebih baik gunakan mobil rental."
"Rental itu tidak ada biaya perawatan, tidak ada nanti dilelang untul dijual kembali, lebih efisien dan lebih menghemat biaya," pungkasnya.
Baca: Harga Terbaru dan Terlengkap HP Samsung Bulan Agustus 2019, dari Galaxy A10 hingga Galaxy Note 10
Baca: Mengenal Lapas High Risk di Nusakambangan, Lapas Khusus yang Dilengkapi Pendeteksi Wajah
Baca: Kepergok Hapal Nyanyi Lagu Milik Ariel Noah, Luna Maya: Ya Kan Nyanyi
Baca: Daripada Beli Mobil Baru, Roy Suryo Sarankan Menteri Jokowi Pakai Mobil Rental Saja
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, rencana pengadaan mobil baru untuk menteri kabinet mendatang, perlu dikritisi oleh Komisi XI DPR.
Menurut Hidayat, anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.