Baca tanpa iklan
"Rp 140 miliar yang katanya untuk membeli mobil dinas yang baru itu menurut saya dipakai saja untuk membangun sekolah-sekolah dan atau memberikan beasiswa di tempat-tempat yang kemarin terdampak gempa yang sangat dahsyat seperti di NTB dan di Sulawesi Tengah."
"Yang sekali lagi itu sudah dijanjikan oleh pak Jokowi untuk diberikan bantuan dan sampai hari ini belum dilaksanakan," ujar Hidayat.
"Apalagi program Pak Jokowi katanya adalah untuk menghadirkan SDM yang unggul. SDM yang unggul itu memerlukan advokasi di antaranya adalah anggaran," katanya.
Senada dengan Hidayat Nur Wahid, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera juga angkat bicara soal hal tersebut.
"Tidak perlu. Kondisi keuangan kita masih berat," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).
Mardani pun memberikan solusi yang hampir sama seperti yang disarankan Roy Suryo, yakni pemerintah bisa menggunakan pola leasing yang meringankan keuangan negara.
"Tidak harus membeli tapi sistem sewa yang semua perawatan dan depresiasi tidak dibebankan pada negara. Mobil selalu baru dan tidak ada biaya lainnya," jelasnya.
Baca: Ketimbang untuk Beli Mobil Menteri, PKS Sarankan Pemerintah Gunakan Anggaran untuk Bangun Sekolah
Baca: Fadli Zon Setuju soal Pengadaan Mobil Baru Bagi Menteri
Sementara itu, sikap berbeda ditunjukkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Menurut Fadli, mobil Toyota Crown Royal Saloon yang digunakan saat ini sudah berusia 9 sampai 10 tahun sehingga dirasa tidak salah.
"Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau tidak salah sih mobil yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 tahun apa 10 tahun gitu," ujarnya usai rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019) kepada Tribunnews.com.
Menurut Fadli, pergantian mobil dinas menteri dan pimpinan lembaga setingkat menteri lainnya itu masuk akal.
Sebab, biaya pemeliharaan mobil lama lebih tinggi ketimbang mobil baru.
"Ya kalau itu pertimbangannya sebagai mobil yang dipakai sekarang ini sudah terlalu lama dan mungkin maintenancenya justru memakan biaya, saya kira itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya lah," katanya.
Sementara itu, pihak Istana angkat bicara soal pengadaan mobil dinas.