Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mendukung rencana berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Bagi Indria Samego, rencana pemindahan ibu kota negara ini adalah terobosan berani dari seorang kepala Negara.
"Jokowi memiliki keberanian untuk membuat terobosan. Selama tidak ada yang dilanggar aturan, dia akan melakukannya," ujar Indria Samego yang juga anggota dewan pakar The Habibie Center, Jumat (23/8/2019).
Dia yakin rencana pemindahan ibu kota sudah disertai kajian-kajian komprehensif termasuk mengenai kalkulasi ekonomi dan skema pembiayaannya.
"Kalkulasi ekonominya juga sangat berani. Meskipun negara tak punya banyak uang, dia yakin negara tak sulit mendapatkannya," jelas Indria Samego.
Baca: Menurut Mendagri, Ibu Kota Baru Nantinya Akan Mirip BSD City di Tangerang Selatan
Baca: DPR Buka Peluang Bentuk Pansus RUU Pemindahan Ibu Kota
Selama punya prospek bisnis, imbuh dia, Jokowi yakin bisa menggandeng pihak swasta untuk mengambil perannya.
"Cuman, kalkulasi yang menyangkut human security, mesti kita tunggu. Semoga ini pun akan selaras dengan kalkulasi finansial," harapnya.
Presiden Jokowi menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di sebagian di kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.
Total Rencana Pendanaan Ibu Kota Baru Indonesia sebesar Rp 466 Triliun
Jokowi menyebut, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.
Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.
"Itupun, terutama skema pengolaan aset di Ibu Kota Baru dan di Jakarta. Sisanya kerjasama KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), swasta dan BUMN," ujar Jokowi, dalam jumpa pers mengenai pengumuman pemindahan ibu kota baru, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Jokowi memastikan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimatan Timur adalah paling ideal menjadi Ibu Kota menggantikan Jakarta.
"Kenapa di Kaltim? Resiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan tanah longsor. Lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia," jelas Jokowi.
Tanah yang sudah tersedia untuk memindahakan ibu kota seluas 180 ribu hektar.
Pemerintah kata Jokowi lagi, juga telah melakukan kajian terus menerus selama tiga tahun.
"Kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa terus menerus. kemacetan dan polusi udara, beban perekonimian kepada Jakarta dan jawa. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat Jawa dan luar jawa. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta," jelas Jokowi.
Terkait hal itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.
Adapun finalisasinya diharapkan rampung 2024.
"Fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi. Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan, usai Jokowi mengumumkan di Istana Negara.
Bambang mengatakan, untuk status DKI Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.
Sementara itu, lahan keseluruhan untuk lokasi ibu kota baru disebut seluas 180.000 hektare.
"Kawasan induk 40 hektare. Nanti diperluas. Dari separuhnya ruang terbuka hijau, hutan lindung tidak akan diganggu, termasuk hutan konservasi di Bukit Soeharto. Justru nanti akan direhab Bukit Soeharto," kata Bambang.
Sebagian besar lahan tersebut, kata Bambang, akan dipegang pemerintah meskipun saat ini masih ada kepemilikan dari pihak lain. (*)