Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, masih jauh.
Pemindahan ibu kota baru sebatas niat belum sampai pada rencana.
"Ini kan yang saya lihat baru niat yang disampaikan. Nah niat ini kan memerlukan satu kajian, dokumen-dokumen yang mengikutinya. Jadi sebagai niat sudah kita tahulah ada niat itu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/8/2019).
Fadli mengatakan sebagai sebuah rencana perlu ada kajian komprehensif dalam memindahkan ibu kota.
Baca: Jokowi Diminta Jadikan Pasar Tradisional di Ibu Kota Baru Sebagai Percontohan
Belum ada road map dan naskah akademik untuk membangun ibu kota baru.
"Baru pakai Powerpoint-power point sederhana aja kita lihat ya. Jadi ini masih jauh lah," tuturnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menilai Jokowi terlalu tergesa-gesa memindahkan ibu kota.
Jokowi terlalu memaksakan diri agar dapat dikenang dalam masa kepemimpinannya.
"Padahal menurut saya tidak semudah itu, rancangan pemindahan Ibu kota itu bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi tidak bisa menurut saya sesederhana seperti orang mau memindahkan Ibukota-Ibukota yang lain," pungkasnya.
Harga tanah naik
Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur.
Pasca pengumuman tersebut, para spekulan atau makelar tanah mulai bermunculan untuk mencari lokasi yang strategis di dekat Ibu Kota Negara.
Harga tanah yang diprediksi menjadi lokasi Ibu Kota Negara pun melonjak sampai berlipat-lipat.
Lahan yang sebelumnya kurang dilirik atau kurang laku dijual, kini sudah mulai dilirik para spekulan tanah.
Bukan hanya di wilayah Samboja, Kutai Kartanegara yang banyak dilirik, namun juga di Kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi Ibu Kota Negara.
Bahkan harga lahan di sejumlah desa di Sepaku melonjak tinggi.
Seperti yang disampaikan Kepala Desa Tengin Baru, Mauladin.
Ia mengatakan, bahwa pasca pengumuman lokasi Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kecamatan Sepaku banyak yang mulai mendatangi.
Karena ia mengatakan, Kecamatan Sepaku merupakan lokasi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kukar.
"Banyak sudah yang datang ke sini untuk cari-cari lahan," katanya.
Bahkan satu dua hari ini lanjut Mauladin, beberapa orang yang mengaku dari Jakarta datang untuk mensurvei lahan.
"Mereka baru sekadar tanya-tanya saja mengenai lahan. Mereka katanya mau membeli lahan," ucapnya.
Selain banyak yang mulai berdatangkan, warga juga sudah mulai menaikkan harga tanah mereka.
Mereka tak menjual perpirkan atau permeter, namun satu hektare.
Mauladin mengungkapkan, bahwa sejak diputuskan Ibu Kota Negara di PPU dan Kukar, harga lahan langsung naik berlipat-lipat.
"Dulu sebelum ditetapkan harga tanah di pinggir jalan provinsi itu paling Rp 150 juta/Ha, sekarang malah naik sampai Rp 250 juta/Ha. Malah ada warga yang sekarang tawarkan lahannya di pinggir jalan itu Rp 1 miliar," ungkapnya.
Sementara untuk lahan cukup jauh dari jalan provinsi lanjutnya, juga mengalami kenaikan. Ia mengatakan, awalnya hanya Rp 30 juta/Ha kini melonjak menjadi Rp 75 juta/Ha.
"Pokoknya sekarang harga naik berlipat-lipat. Di sini jarang warga mau jual lahan kapling tapi langsung satu hamparan," ucapnya.