Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana pemindahan ibu kota oleh Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Fadli mengatakan rencana pemindahan ibu kota tersebut dilakukan pada waktu yang tidak tepat.
"Menurut saya sih secara pribadi, saya tidak melihat ada timing yang tepat sekarang ini untuk memindahkan Ibu kota," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/8/2019).
Bagaimana tidak, ia mengatakan pemindahan ibu kota dicanangkan saat permasalahan dasar belum tuntas. Mulai dari masalah BPJS, kebutuhan pokok atau pangan, dan masalah energi.
Baca: KPU Yakin DPR Setuju Larangan Eks Koruptor Diundangkan
"Kok kita mau nambah buat persoalan gitu. Jadi ya tidak tepat timingnya," katanya.
Fadli menilai pemindahan ibu kota bisa dilakukan bila pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 8 persen. Pembangunan ibu kota baru dilakukan saat fundamental ekonomi Indonesia kuat.
"Tapi sekarang kita masih terseok-seok dan apalagi di situasi ekonomi global seperti sekarang, menurut saya ini nanti nih presiden nanti ujungnya cuma jadi angan-angan aja gituloh. Seperti Esemka, diomongin gak jadi. Mobil esemka saja engga jadi apalagi pemindahan ibukota nanti 2020-2024," tuturnya.
Baca: Pengakuan Barbie Kumalasari Soal Video Cium DJ & Dugem, Sebut Galih Ginanjar Tahu: Nggak Bisa Bohong
Idelanya menurut Fadli kajian pemindahan ibu kota dil‎akukan 10 sampai15 tahun. Sehingga pemindahan ibu kota tidak menimbulkan masalah baru.