Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Komaruddin Watubun menegaskan, Kepala daerah Gubernur dan walikota maupun bupati bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di Jayapura, Kamis (29/8/2019) kemarin.
Sekaligus para kepala daerah juga bertanggung jawab untuk mencegah hal yang sama terulang lagi.
Menurut dia, sesuai Undang-Undang, kepala daerah adalah penguasa daerah sekaligus kepanjangan tangan pemerintah pusat.
“Dalam UU Darurat Sipil, penguasa UU Darurat Sipil adalah kepala daerah. Jadi tidak boleh lepas tangan jika ada kekacauan,” kata Komarudin Watubun, Jumat (30/8/2019).
Baca: Bursa Transfer Liga 1 : Persija Dapatkan Mantan Pemain Sporting, Pernah Bobol Gawang Joe Hart
Baca: Kronologi Lengkap Hilangnya 2 Sertifikat Tanah Milik Presiden Joko Widodo
Baca: Aher Sebut Walini Sulit Jadi Ibu Kota Jabar, Banyak Kendala, Sarankan Pindah ke Kertajati
Untuk itu, pemerintah pusat dalam menyikapi peristiwa seperti di Papua harus tegas.
“Tidak boleh ada proses pembiaran seperti ini, kasihan masyarakat kecil yang menjadi korban,” kata Komarudin yang merupakan anggota Komisi II DPR RI itu.
Komarudin yang turun langsung ke Papua memantau situasi sesuai perintah Ketua Umum PDI Perjuangan menilai, aksi unjuk rasa yang berujung rusuh, sudah tidak lagi murni menyuarakan dugaan tindakan rasis di Jawa Timur.
Namun sudah melenceng dan anarkis.
Baca: KKN di Desa Penari : Bagaimana SimpleMan Dapat Dua Sudut Pandang Cerita Versi Widya dan Nur ?
Baca: Seputar Pemain Asing Anyar Persija dari Brasil: Tinggi Hampir 2 Meter, Pernah Bobol Gawang Man City
“Membakar fasilitas umum dan menaikkan bendera bintang kejora bukan lagi menyuarakan tindakan rasis, tapi anarkisme dan terjadi hingga pedalaman,”ujarnya.
Ia juga telah meminta seluruh kepala daerah di Papua yang merupakan kader PDIP, selalu ditempat untuk menyikapi isu yang berkembang.
Komarudin juga memminta aparat keamanan bertindak tegas, dan jangan ada pembiaran.
“Apa hubungannya demokrasi dengan tindakan anarkis, kan tidak ada. Jadi aparat penegak hukum harus tegas sekarang,” katanya.
Komarudin mengungkap, dari laporan yang dia terima dari masyarakat, negara terkesan tak hadir dalam kerusuhan yang melanda Jayapura kemarin.
“Masyarakat menyampaikan saat aksi anarkis dilakukan pengunjuk rasa, aparat kepolisian atau negara tidak hadir disana,” terangnya.
Bahkan Komarudin merasakan, bahwa warga sudah mulai bertindak sendiri, akibat adanya pembiaran dari aparat keamanan.
“Tadi saya juga di razia warga sambil membawa senjata tajam, Lantas saya turun lalu marah, kenapa cegat-cegat orang, karena razia itu kewenangan aparat. Begini-begini kan tidak boleh, malah masyarakat yang berperan,” ungkapnya.
Baca: Kondisi Terkini Papua: Polri Kirim Lagi 1.250 Personel ke Jayapura, Kapolda Sebut Situasi Kondusif
Baca: Riwayat Penyakit Ibunda SBY, Siti Habibah
Komarudin menambahkan, masyarakat dalam menyampaikan aspirasi adalah hal yang biasa selama sesuai prosedur dan dalam semangat NKRI.
“Unjuk rasa itu bagian dari demokrasi, tapi jangan malah melebar kepada hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi,”ujarnya.
Ia juga mendukung, dalam penyelesaian masalah Papua menggunakan perspektif Papua.
“Ayo mari kita selesaikan dari perspektif Papua yakni dengan semangat otonomi khusus, bukan malah melenceng dari itu, karena Otsus adalah keinginan orang Papua melalui perjuangan yang panjang,” ujarnya. (Kontributor Tribunnews.com, Banjir Ambarita)
Jokowi gelar rapat terbatas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri ke Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019) untuk menggelar rapat terbatas terkait gejolak di Papua.
"Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum, tidak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkis," ucap Jokowi dalam pengantar rapat terbatas.
Menurut Jokowi, kondisi Papua maupun Papua Barat harus dijaga dan segera dipulihkan agar semua kegiatan masyarakat kembali normal.
Baca: Cut Meyriska Pamerkan Kekompakan Roger Danuarta dan sang Ayah Mertua Saat Belanja Bareng
Baca: Satu Klub yang Tak Diperbolehkan Inter Milan untuk Pinjam Icardi
Baca: 4 Amalan Sunah Bulan Muharram Mulai dari Puasa Asyuro, Puasa Tasua hingga Menyantuni Anak Yatim
"Segera diperbaiki sehingga aktivitas publik, pemerintahan pulih, saya percaya warga Papua cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pihak yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun.
"Saya dapat laporan hukum dilakukan, baik aparat hukum maupun oknum sipil maupun militer yang lakukan tindakan itu juga dikerjakan tanpa kecuali," papar Jokowi.
Adapun yang hadir dalam rapat terbatas soal gejolak Papua di antaranya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekteraris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Kapolda Papua klaim kondusif
Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja mengklaim situasi Papua khususnya Jayapura sudah kondusif, Jumat 30 Agustus, tepatnya sehari setelah kerusuhan saat warga Papua menggear aksi unjuk rasa menyikapi dugaan tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.
“Secara umum situasi Jayapura kondusif, meski masih ada masyarakat yang tidak puas dan berjaga-jaga di areal tinggal mereka,” kata Kapolda melalui teleon selulernya.
Baca: TNI-Polri Evakuasi Pendemo via Laut, Paulus Waterpauw Imbau Warga Jayapura Tak Membalas
Kapolda meminta kepada warga untuk kembali tenang dan menahan diri dan jangan mudah terprovokasi.
“Kami siap mengamankan Papua dan serahkan kepada kepolisian,” tegas Kapolda.
Mengenai provokator dan pelaku kerusuhan, saat ini sedang diselidiki.
“Sedang kami selidiki, tim sedang bekerja mengungkapnya,” ujar Kapolda.
Menurut Kapolda, aksi unjuk rasa yang awalnya damai namun kemudian rusuh, sangat disayangkan karena disusupi provokator.
“Saya kira kita mau mengawal agar mereka unjuk rasa dengan damai. Tapi ada yang memprovokasi untuk merusak intansalasi pemerintah,tempat usaha dan rumah warga. Ini yang kita sesali,” tegas Kapolda.
Menghindari kerusuhan menjadi konflik yang berlanjut, Kapolda menyatakan, pihaknya sedang melalukan penyekatan-penyekatan.
“Kami sudah melakukan penyekatan orang-orang Papua dan pendatang juga himbauan mealui fungsi Binmas dan jalur agama,” jelasnya.
Mengenai korban dalam kerusuhan yang terjadi kemarin, kata Kapolda, ada beberapa orang yang terluka.
“Ada yang beberapa yang luka-luka, Kabag ops Polres Jayapura kota dilempar oleh massa dan di rawat di rumah sakit. Saya belum dapat informasi yang meninggal,” terangnya.
Saat ini sudah ada 1200 persobil Brimob dari Kelapa 2 Depok, Kaltim dan Kalteng telah tiba di Jayapura.
“Sudah ada BKO Brimob dari Jakarta dan Kaltim serta Kalteng,”papar Kapolda.
Langkah selanjutnya untuk membuat Jayapura benar-benar kondusif, Polisi akan menghelar patroli rutin dengan skala besar.
“Mulai malam ini kita melakukan patroli skala besar, sambil memberikan himbauan kepada saudara Papua dan nusantara Agar menyerahkan kepada TNI dan Polri dalam menangani kejadian ini,” tandas Kapolda.
Kapolda juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa, katena Polisi akan memberikan jaminan keamanan.
“Untuk besok, boleh buka usahanya kami menjamin keamanan. Tetapi kalau masih ada rasa ketakutan saya tak bisa memaksa untuk membuka usahanya. Yang pasti kami menjamin dan mudah-murahan tidak ada lagi konflik berkelanjutan,” tutup Kapolda.
Baca: Tokoh Papua Berbicara Soal Kerusuhan di Papua, Freddy Numberi hingga Samuel Tabuni
Mengenai estimasi kerugian akibat kerusuhan, Kapolda mengatakan belum bisa meastikannnya.
“Kami masih fokus pengamanan, jadi belum menghitung kerugian yang timbul,” ucapnya.