Baca tanpa iklan
"Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut Gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silakan mengajukan keberatan. Menurut saya tidak ada masalah," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019), dilansir dari Kompas.com.
Menteri Susi kirim utusan ke Maluku
Menanggapi pernyataan perang dari Gubernur Maluku, Menteri Susi pun langsung mengirim utusan ke Maluku.
"Besok tim dari KKP akan bertemu gubernur," ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far-Far saat ditemui wartawan sebelum meninggalkan kantor Gubernur Maluku, Rabu (4/9/2019).
Para pejabat kementrian yang diutus untuk menemui gubernur Maluku yakni Dirjen Tangkap M Zulficar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Keluatan (PSDKP) Agus Suherman, staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Yunus Husein, serta Dirjen Pelabuhan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Frist Lesnussa.
Rombongan pejabat Kementrian KKP yang menemui Gubernur Murad Ismail ini diketuai oleh Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perabowo.
Adapun dalam pertemuan itu, Gubernur Maluku didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Farfar dan sejumlah pejabat daerah terkait lainnya.