Baca tanpa iklan
Setelah itu, Jokowi pun memastikan permintaan untuk membangun Istana di Jayapura dapat dipenuhi.
"Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong iya, duitnya enggak ada. Ya jadi mulai tahun depan Istana dibangun," kata Jokowi disambut tepuk tangan para tokoh Papua yang hadir.
Menanggapi hal ini, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran pembangunan Istana Kepresidenan di Papua akan segera dianggarkan pemerintah.
"Ya nanti anggaran bisa disiapkan untuk 2020, ya sesuai kebutuhan saja," ujar Bambang di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Menurutnya, pembangunan Istana Kepresidenan di tanah Papua pastinya akan dikaji terlebih dahulu untuk mengetahui nilai dana yang dibutuhkan dan terkait desainnya.
"Kan cuma bikin istana, tapi detailnya saya tidak tahu, kalau bangun istana nanti ya dibangun tidak masalah," ujar Bambang.
Baca: Unggah Suasana saat Bersama Tokoh Papua di Istana Negara, Jokowi: Saya Mendengarkan Berbagai Usulan
Baca: Karding Dukung Niat Jokowi Bangun Istana Presiden di Papua
Sementara itu, mantan komisioner Komnas HAM yang sekaligus aktivis Papua, Natalius Pigai juga menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang akan membangun Istana Kepresidenan di Papua.
Menurut Natalius Pigai, saat ini keadaan di Papua masih belum sepenuhnya pulih setelah kasus rasialisme yang menimpa mahasiswa di Surabaya.
"Orang Papua itu sekarang sedang fokus melawan rasialisme. Konsentrasi sekarang kita di sini saja dan bagaimana melindungi rakyat Papua. Kami tidak ada urusan dengan jabatan dan lainnya," kata Natalius Pigai kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).
Dirinya pun mempertanyakan apakah dalam kunjungan tokoh-tokoh Papua itu hadir juga pejabat sentral seperti Gubernur Papua dan Papua Barat.
Saat mendengar nama Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo sebagai pejabat yang hadir, Natalius menyebut nama tersebut tidak mewakili tokoh-tokoh Papua.
"Dulu itu Papua satu provinsi berisi sembilan kabupaten bisa digenggam oleh Jakarta. Sekarang ada dua provinsi itu bisa digenggam enggak? Semakin banyak (kabupaten) semakin ada ancaman serius bagi Jakarta," ujar Natalius.
Baca: Sekjen Demokrat Tekankan Dialog Jadi Kunci dalam Menyelesaikan Permasalahan di Papua
Baca: Jokowi Akan Bangun Istana di Papua, Kepala Bappenas: Anggaran Bisa Disiapkan
Sebab, membangun Istana Kepresidenan bukan kebutuhan rakyat, melainkan kebutuhan presiden.
"Kalau memang presiden merasa perlu, ya ini presiden punya urusan. Tapi yang dipertanyakan ini yang meminta siapa. Karena itu, saya anggap tidak ada tokoh Papua yang menghadap presiden, apalagi ini melalui BIN," ujar Natalius.