Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rapat koordinasi di Pekanbaru, Riau pada Senin (16/9/2019) malam Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur pemerintah daerah (Pemda) Riau yang tidak mengaktifkan secara baik perangkat-perangkatnya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai pembina kepala daerah mengaku merasa ikut disentil oleh Jokowi setelah Presiden menyatakan tegurannya tersebut.
Baca: Fakta Kabut Asap di Sumatera, Jokowi Lakukan Salat Minta Hujan hingga Jadwal Penerbangan Terganggu
“Sebagaimana sentilan Pak Presiden itu berarti beliau sama saja menyentil saya. Walaupun kami tak memiliki kewenangan untuk memberi sanksi tapi kami sudah selalu mengingatkan pemda untuk menjaga warganya dari berbagai ancaman bencana termasuk bencana asap ini,” ungkap Tjahjo Kumolo ditemui di Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (17/9/2019).
Tjahjo Kumolo sendiri secara khusus menyoroti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang tak bekerja maksimal dalam mengantisipasi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kita kan punya perangkat sampai bawah, termasuk Forkompimda provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan harusnya sudah berkoordinasi sejak awal, kalau ada titik api harusnya langsung dipadamkan dengan koordinasi yang cepat,” imbuh Tjahjo Kumolo.
Meskipun mengaku tak bisa memberikan sanksi kepada perangkat daerah yang lalai dalam mengantisipasi bencana asap, Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya sebagai pembina kepala daerah sudah melakukan langkah antisipasi sebelum memasuki kondisi yang sekarang.
Yang pertama menurutnya adalah mengeluarkan radiogram agar kepala daerah yang wilayahnya terdampak karhutla untuk segera berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan BNPB untuk segera melakukan langkah antisipasi.
Kemudian menganggarkan biaya antisipasi bencana dalam APBD.
“Menganggarkan semampunya dalam APBD, jika kurang bisa didapatkan dari Provinsi, lalu kalau memang darurat baru BNPB, supaya bisa langsung dikerjakan sendiri, tak perlu menunggu bantuan pusat,” tutur Tjahjo Kumolo.
Lalu Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan radiogram kedua agar minimal ada satu dari pasangan kepala daerah yang tetap tinggal di wilayahnya saat terjadi bencana.
Baca: Tersangka Karhutla Bertambah Jadi 218 Individu dan 5 Korporasi
Hal itu menanggapi juga kejadian saat Gubernur Riau Syamsuar tak ada di wilayahnya dan memilih dinas luar negeri ke Thailand ketika masyarakatnya mulai merasakan asap hasil dari Karhutla.
“Kepala daerah bertanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayahnya. Minimal bertindak sebagai ketua satgas penanganan karhutla,” pungkas Tjahjo Kumolo.
Jokowi marah