"Tidak maksimal, seharusnya kalau maksimal turunkan saja 100 helikopter ke Riau, saya yakin bisa langsung padam," jelas Adil lantang.
Baca: Penanganan Karhutla Riau, Pertamina Dukung BNPB
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Riau pada Selasa (17/9/2019).
Dalam kunjungannya di Riau tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan aparat untuk bersiaga mulai dari tingkat yang paling bawah agar tidak ada kebakaran hutan lebih lanjut.
Hal tersebut dikatakan Jokowi menyikapi kondisi kabut asap yang belakangan masih mengepung beberapa wilayah di Indonesia.
"Pencegahan akan lebih efektif, pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak, tapi kalau kejadian seperti yang kita lihatat saat ini, ini udah kerja yang luar biasa", ujar Jokowi dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi tak menampik bahwa memang sulit untuk memadamkan api di lahan gambut terlebih dengan cakupan yang luas.
"Sulit memadamkannya, apalagi di daerah gambut, Seperti sekarang ini, kelihatan sudah padam tapi dibawahnya api masih menganga.
Menilik dari cakupan luas lokasi lahan yang terbakar, Jokowi berpandangan ini merupakan ulang dari korporate.
Baca: Bantu Satgas Karhutla, Polda Kalimantan Selatan Fokus Padamkan Kebakaran Hutan
Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) Riau, Edwar Sanger justru menolak bantuan personil pemadam karhutla dari Pemprov DKI Jakarta.
Ia menyatakan belum membutuhkan bantuan personel pemadam dari pemprov DKI Jakarta karena petugas pemadam karhutla di Riau masih mencukupi.
"Bukan kami tolak, tapi kami belum membutuhkan bantuan tersebut karena personel kami masih cukup untuk (menanggulangi karhutla) ini," ucap Edwar.
Pasca kejadian tersebut, Pemprov DKI kini mengirim bantuan petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ke Kalimantan Tengah atau Palangkaraya.
Sebanyak 65 petugas kini dikirim ke Palangkaraya yang situasinya kini tergolong berat terkait karhutla dan masih membutuhkan bantukan untuk pemadaman.
"Per tadi informasinya malah diarahkan ke Kalimantan Tengah. Karena di sana kondisinya sedang berat. Dan yang mengarahkan adalah Kementerian Dalam Negeri," ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (18/9/2019), dilansir dari Kompas.com.