"Harusnya tidak disahkan periode ini," kata Arif.
Dalam beberapa kesempatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, menyebut tak ada konspirasi di balik penyusunan RUU Pertanahan. Ia menganggap wajar pro dan kontra yang muncul.
Adapun, juru bicara Kementerian ATR, Harison Mocodompit, berkata pemerintah berharap RUU itu segera disahkan.
"Pemerintah sudah satu suara. RUU Ini dapat menjawab berbagai permasalahan pertanahan terkini," ujarnya.
RUU Pertanahan, kata Harison, memungkinkan sistem administrasi agraria satu pintu, menunjang iklim investasi yang baik, menuntaskan konflik, bahkan mengendalikan harga tanah.
"Tapi keputusan ada di DPR, Karena Ini memang inisiatif mereka," ucapnya.
Berita Populer
-
-
Sosok Wahyu Setiawan, Mantan Komisioner KPU Diperiksa KPK dalam Kasus Hasto Kristiyanto
-
Kapolsek Cinangka Terancam Sanksi PTDH Buntut Kasus Penembakan Bos Rental Mobil, Ini Kesalahannya
-
13 Personel Polairud Polri Termasuk Pamen Dipecat: Ada yang Menipu, Nyabu hingga Perzinaan
-
Terungkap Identitas 3 Anggota TNI AL Pelaku Penembakan Bos Rental, 2 Berasal dari Kopaska
-
Soal Bos Rental Ditembak di Tol Tangerang, Danpuspomal: Yang Menembak 1 Orang
Berita Terkini
-
Cegah Menjadi Korban Penipuan, Masyarakat Bisa Lakukan 3 Langkah Ini
-
Perayaan Natal dan Tahun Baru Berjalan Aman, Lemkapi Sorot Koordinasi Kapolri dan Panglima TNI
-
KPK Buka Opsi Keluarkan Surat Penangkapan untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto jika Kembali Tak Hadir
-
Tak Ada Peran Eksekutor dari 3 TNI AL dalam Penembakan Bos Rental, Pangkoarmada Singgung Bela Diri
-
Menhut Ingin Ubah 20 Juta Hektar Hutan Jadi Lahan Pangan dan Energi, Anggota DPR: Jangan Buru-buru