Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mendapatkan banyak masukan dari tokoh-tokoh senior berbagai latar belakang yang diundang ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019) sore.
Berdasarkan masukan dari para tokoh tersebut, Presiden Joko Widodo akan menemui para mahasiswa pada Jumat (27/9/2019) hari ini.
Jokowi mengapresiasi demonstrasi para mahasiswa di depan gedung DPR/MPR pada Selasa (24/9/2019) lalu.
Menurut Jokowi apa yang dilakukan oleh para mahasiswa adalah sebuah bentuk dari demokrasi di Indonesia.
"Masukan-masukan yang disampaikan dalam demonstrasi menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang di negara kita," ujar Jokowi di Istana Merdeka.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap mahasiswa, Jokowi akan menemui mereka pada hari ini.
"Besok (hari ini, red) kami akan bertemu dengan para mahasiswa, terutama BEM (Badan Eksekutif Mahasiwa, red)," kata Jokowi.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir meminta para rektor untuk mengingatkan mahasiswanya untuk tidak kembali berdemonstrasi.
Nasir mengatakan pemerintah akan mengajak para mahasiswa berdialog terkait tuntutan yang mereka sampaikan.
"Kalau mereka orang terpandang pendidikannya, turun ke jalan sehingga tidak bisa dikontrol, apa bedanya dengan yang tidak terdidik," kata Mohammad Nasir usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Baca: Dijemput Polisi Diduga Karena Transfer Dana ke Mahasiswa, Ananda Badudu Rekam Video Penangkapannya
Mohammad Nasir juga meminta Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti untuk menyampaikan hal tersebut kepada semua rektor di Indonesia.
Nasir mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi kepada rektor yang ikut menggerakkan mahasiswa berdemonstrasi.
"Kalau dia mengerahkan, sanksinya keras. Sanksi keras ada dua, bisa SP1, SP2. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya, ini bisa tindakan hukum," katanya.
Imbauan Mohammad Nasir mendapat kritik keras. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai pemerintahan Jokowi makin otoriter.
Haris Azhar menilai pemerinttah melakukan berbagai cara untuk menghalau suara publik.
Kali ini mereka menyasar ranah akademis. Haris bahkan menyebut Menristekdikti Mohammad Nasir telah menjadi agen represif.
"Makin otoriter saja pemerintah kita saat ini. Ciri-ciri otoriterianisme adalah menggunakan segala cara untuk menghalau, menekan atau melawan suara publik. Dalam hal ini Menristekdikti sudah jadi agen represif," ujar Haris Azhar di Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Haris lantas menyebut Nasir sudah melakukan pengkhianatan karena telah menyimpang dari tugasnya.
Haris mengatakan Nasir berupaya mencegah kebebasan berekspresi mahasiswa.
Kata dia, seharusnya Nasir fokus bekerja guna meningkatkan mutu kualitas perguruan tinggi.
"Padahal, tugas Menristekdikti adalah meningkatkan mutu kualitas perguruan tinggi. Aksi mahasiswa adalah wujud dari intelektualitas. Jika kampus diminta cegah mahasiswa demontrasi, itu adalah bentuk pengkhianatan Menristekdikti pada kecerdasan mahasiswa," katanya.
Tak Ada Mahasiswa Meninggal Dunia
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan tidak ada pelajar atau mahasiswa yang meninggal dunia dalam aksi demonstrasi di sekitar gedung DPR/MPR pada Selasa lalu.
Kapolri mengatakan yang meninggal dunia di daerah Slipi, Jakarta justru anggota dari kelompok perusuh.
Orang tersebut meninggal dunia setelah bentrokan antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan massa di Slipi, Rabu (26/9/2019) malam.
Baca: Atta Halilintar Mengelak Telah Meniduri, Bebby Fey : Tapi Kamu Gak Pernah Lupa Rasanya
Menurut Tito kerusuhan yang terjadi pada Rabu malam seperti peristiwa pada 21-23 Mei 2019 lalu.
"Itu di daerah Slipi dan kemudian informasinya ada yang pingsan, lalu dibawa ke RS Polri. Yang bersangkutan meninggal dunia. Bukan pelajar, bukan mahasiswa, tetapi kelompok perusuh," ujar dia di kantor Kementerian Politik Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Dia memastikan tidak ada satupun luka tembak atau luka bekas penganiayaan ditemui di tubuh orang yang meninggal tersebut.
"Karena saya sudah memerintahkan supaya tidak ada menggunakan senjata. Termasuk peluru tajam, peluru karet juga tidak," jelasnya.
Tito Karnavian menyatakan akan memproses aparat kepolisian yang terbukti bertindak represif ke mahasiswa saat demonstrasi di gedung DPR/MPR.
Baca: Mahasiswa UHO Tewas Ditembak saat Demo di DPRD Sultra, Luka di Dada Sedalam 10 cm, Kakak Histeris
Tito menegaskan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sehingga akan menegakkan hukum secara adil.
"Kita negara hukum, kami akan lakukan tindakan hukum, yang salah kami proses, baik petugas atau pelaku kerusuhan," tutur Tito. (Tribun Network/the/ham/mal/sen)