News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Demo Tolak RUU KUHP dan KPK

Pertemuan Presiden Jokowi dan Mahasiswa Batal, Apa Gara-gara Tak Sanggup Penuhi Permintaan BEM?

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

AKSI TOLAK UU KPK - Mahasiswa dari berbagai universitas di Aceh memadati halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis (26/9/2019). Mereka menuntut penolakan terhadap RUU KUHP, UU KPK, dan mengadili oknum perusak lingkungan. SERAMBI/M ANSHAR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah universitas yang direncanakan pada hari ini batal terlaksana. 

"Belum ada jadwal, nanti ada beberapa pertemuan sore ini (presiden dengan tamu) tapi dengan BEM kelihatannya belum," ujar Sekretaris Negara Pratikno di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Kemarin, Presiden menyampaikan akan bertemu dengan BEM di Istana Kepresidenan, setelah adanya aksi unjuk rasa penolakan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU). 

Baca: Pegiat Antikorupsi: Jokowi harus Segera Keluarkan Perppu KPK

Menurut Pratikno, rencana yang disampaikan bisa saja batal atau ditunda dengan berbagai alasan. 

Pratikno pun membantah, batalnya pertemuan tersebut karena Jokowi tidak dapat memenuhi permintaan mahasiswa agar pertemuan berlangsung terbuka dan disiarkan televisi nasional. 

"Enggak (bukan karena pertemuan terbuka), sore ini ada beberapa pertemuan, presiden ada beberapa tamu jadi jadwalnya belum ditetapkan," papar Pratikno.

Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia merespon undangan dari Presiden Jokowi untuk berdialog di Istana Negara Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Atas undangan itu, BEM Seluruh Indonesia ‎bersedia bertemu dengan Jokowi asalkan pertemuan dilakukan terbuka agar bisa disaksikan masyarakat.

"Menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu apabila dilaksanakan terbuka dan disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," ucap Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, M Nurdiansyah dalam ‎keterangan tertulisnya.

Pertemuan itu juga harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang kongkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.

"Presiden harus menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam 'Maklumat Tuntaskan Reformasi" secara tegas dan tuntas," tegas M Nurdiansyah.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini