Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjaring menteri untuk kabinet Kerja II di periode kedua pemerintahannya bersama Maruf Amin.
Sikap ini berbeda dibanding awal pemerintahan Jokowi pada 2014 lalu, ketika berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Berbagai tanggapan pro dan kontra pun mengalir menyikapi sikap Jokowi yang tidak melibatkan KPK dalam menelusuri rekam jejak calon menterinya.
Langkah Mundur
Pegiat antikorupsi dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyayangkan Jokowi tidak kembali melibatkan KPK dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
Bagi Erwin Natosmal, ini merupakan kemunduran komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi.
"Tidak melibatkan KPK dalam proses pemilihan menteri merupakan kemunduran komitemen Jokowi dalam memberantasan korupsi," ujar Erwin Natismal kepada Tribunnews.com, Senin (14/10/2019).
Padahal, lima tahun lalu, sudah ada konvensi ketatanegaraan baru yang positif dilakukan Jokowi dalam proses penentuan kabinetnya.
Tidak dilibatkannya KPK dalam proses pemilihan menteri kali ini, menurut dia, membuat proses kabinet hanya sebatas bagi-bagi kursi kekuasaan.
"Tidak dilibatkannya KPK dalam proses pemilihan kabinet kali ini membuat proses kabinet hanya sebatas bagi-bagi kursi kekuasaan," tegas Erwin Natosmal.
Baca: Romo Benny Minta Hentikan Kegaduhan Politik
"Soal integritas dan latar belakang calon yang tidak bermasalah, tidak lagi dipertimbangkan secara faktor penting bagi Jokowi," jelas Erwin Natosmal.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melihat rekam jejak calon-calon menterinya.
Mardani menilai Jokowi mengambil langkah mundur ketika tak lagi melibatkan lembaga antirasuah untuk menilik rekam jejak calon menterinya.
"Kalau ini terjadi, langkah mundur Pak Jokowi. Kecuali beliau menyampaikan ke publik menggunakan metode lain," ujar mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu ini kepada Tribunnews.com, Senin (14/10/2019).
Mardani menegaskan, budaya baik dengan melibatkan KPK adalah budaya hati-hati dan diapresiasi publik.
Itu terbukti saat Jokowi melibatkan KPK dalam melihat rekam jejak calon Menterinya pada periode pertama pemerintahannya.