Baca tanpa iklan
Jika pada periode keduanya tidak melibatkan KPK, dia melihat itu akan bisa merugikan Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya lima tahun mendatang.
"Kabinet tanpa dapat masukan dari KPK berpotensi mengganggu kinerja Pemerintahan Jokowi. Lima tahun belakangan ini, prosentase Menteri terkena kasus korupsi turun. Bisa jadi, angkanya naik kembali Menteri dengan kasus korupsi," jelasnya.
Sebaiknya Jokowi Kembali Libatkan KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didorong untuk kembali melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melihat rekam jejak calon menterinya.
Hal itu disampaikan Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma menanggapi tidakk dilibatkannya KPK dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinet Kerja II Jokowi-Maruf Amin, pada pemerintahan 2019-2024.
"Sebaiknya Presiden kembali melibatkan KPK dalam melihat rekam jejak calon-calon menteri seperti yang dilakukan pada 2014," ujar I Made Leo kepada Tribunnews.com, Senin (14/10/2019).
Pelibatan KPK ini menurut dia, penting untuk mendapatkan orang-orang yang bersih dan berintegritas sebagai pembantu-pembantu Jokowi selama lima tahun mendatang.
Dengan menggunakan jasa KPK saja yang telah memberikan catatan pada nama-nama calon menteri, dia mencatat, masih saja ada menteri yang terlibat korupsi.
Apalagi dia tegaskan, jika KPK tidak dilibatkan, maka kemungkinan korupsi oleh menteri akan lebih banyak di kabinet baru ini.
"Gunakan jasa KPK saja yang telah memberikan catatan pada nama-nama calon menteri masih saja ada menteri yang terlibat korupsi. Apalagi jika KPK tidak dilibatkan, maka kemungkinan korupsi oleh menteri akan lebih banyak di kabinet baru ini," tegasnya.
IPW: Pemilihan Menteri Itu Adalah Hak Prerogratif Presiden Jokowi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinet Kerja II Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin pada pemerintahan 2019-2024.
Indonesia Police Watch (IPW) menegaskan, Jokowi tak perlu melibatkan KPK karena pemilihan menteri adalah hak preogatif presiden.
"Pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Tribunnews.com, Rabu (25/9/2019).
Situasi politik di periode kedua Jokowi menjadi presiden ini juga, menurut Neta S Pane, sangat berbeda dengan periode pertama lalu.