Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM meminta Presiden RI dan Wakil Presiden RI terpilih yang akan dilantik pada Minggu 20 Oktober 2019 nanti untuk memprioritaskan permasalahan Papua.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan persoalan HAM di Papua merupakan persoalan yang sangat krusial dari sejumlah persoalan yang Hak Asasi Mansuia di Indonesia.
Baca: Menurut TNI, Ulah KKB di Papua Belakangan Ini Karena Ada Persaingan Antarkelompok OPM
"Sampai hari ini kami terus menyampaikan pesan tersebut, karena supaya Pak Jokowi sebagai Presiden apalagi sekarang terpilih lagi, tanggal 20 (Oktober) dilantik kembali. Tolong tempatkan masalah Papua nomor satu," kata Taufan saat konferensi pers terkait keruduhan Wamena di Kantor Komnas HAM Jakarta Pusat pada Jumat (18/10/2019).
Terkait persolan Hak Asasi Manusia di Papua, ia mengatakan Komnas HAM bersedia memfasilitasi para pihak untuk berdialog terkait hal tersebut.
Ia bahkan mengatakan, Majelis Rakyat Papua juga telah mengungkapkan niatnya untuk berdialog dengan Kepolisian.
"Komnas ini posisinya apa? Komnas ini posisinya memfasilitasi para semua pihak ini mau duduk untuk dialog. Tadi MRP, alhamdullilah dia bilang ‘Pak tolong dibantu kami bertemu Kapolri’, ini bagus saya bilang," kata Taufan.
Baca: Ditinggal Saat Tidur, Bocah 4 Tahun Tewas Terjatuh Dari Lantai 7 Rusunawa Tambora
Ia mengatakan, persepsi satu pihak dengan pihak lainnya juga menjadi masalah dalam proses penyelesaian kasus HAM di Papua.
"Jadi para pihak yang berurusan dengan Papua ini, ini menurut kami harus duduk bersama. Karena sering kali pendapat satu sama lain nggak ketemu. Yang satu minta pemekaran, yang satu minta begini, saling tuduh segala macam. Maka kami bilang oke, bersedia memfasilitasi semua pihak untuk duduk berdialog, ayo sama-sama," kata Taufan.
Rusuh di Wamena tak ada kaitannya dengan SARA
Komnas HAM memastikan korban kerusuhan Wamena pada 23 September 2019 tidak ada hubungannya dengan Suku Agama Ras Antargolongan (SARA).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan pihaknya juga telah memiliki data terkait hal tersebut.
Baca: Dua Tahun Menjabat, Janji Anies Baswedan Legalisasi Becak di Jakarta Masih Mentok
"Berkembang informasi bahwa yang jadi korban hanya orang luar. Tidak. Kami ada datanya. Tapi kami tidak mau mempublikasikan nama dan etnis tersebut karena kami khawatir itu akan memicu konflik berbau SARA," kata Taufan di Kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Jumat (18/10/2019).
"Padahal ini sama sekali tidak ada hubungan dengan SARA. Karena ada berbagai korban dari suku-suku yang ada di sana. Mau itu dibilang pendatang dan orang asli, sama-sama ada korban, Ada berbagai pihak menjadi korban," ucapnya.